Pemerintah Tanggung Biaya BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah Tanggung Biaya BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
BPJS Kesehatan Kota Singkawang menggelar Konferensi Pers Serentak Implementasi Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Firdaus, Rabu (19/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - BPJS Kesehatan Kota Singkawang menggelar Konferensi Pers Serentak Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Firdaus, Rabu (19/12/2018).

Kehadiran Perpres ini membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas.

Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

Baca: Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan ke BPJS Kesehatan

Baca: Audensi ke DPRD, Ini Penjelasan Masyarakat Perkeja Kayu Kapuas Hulu  

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” kata Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Pernah BPJS Kesehatan Kota Singkawang, Arian Fani Arora.

Dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara.

Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia.

Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan.

"Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” ujar Arian.

Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta.

Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” jelasnya. (doi)

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved