BPJS Kesehatan Singkawang Jelaskan Aturan JKN-KIS Terkait PHK

PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris dan PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian,

BPJS Kesehatan Singkawang Jelaskan Aturan JKN-KIS Terkait PHK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
BPJS Kesehatan Kota Singkawang menggelar Konferensi Pers Serentak Implementasi Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Firdaus, Rabu (19/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - BPJS Kesehatan Kota Singkawang menggelar Konferensi Pers Serentak Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Firdaus, Rabu (19/12/2018).

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.

Baca: Perpres 82 Pertegas Denda Peserta JKN KIS

Baca: Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS, Beberapa Aturan Disesuaikan!

Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Arian menjelaskan, PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria, yaitu PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial.

PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris dan PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan.

Serta PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

“Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Arian.

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.

Sementara jika ia tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.

Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini.

Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS.

"Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” harapnya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved