Pileg 2019

Bawaslu Pontianak Klaim Sudah Laksanakan Perintah Bawaslu Provinsi Terkait APK

kata dia, Bawaslu tetap dengan mekanisme yang ada, diantaranya harus mendata ulang APK yang masuk kategori pelanggaran.

Bawaslu Pontianak Klaim Sudah Laksanakan Perintah Bawaslu Provinsi Terkait APK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI Pradana
Komisioner Bawaslu Pontianak, Ridwan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Pontianak, Ridwan menerangkan jika pihaknya telah sering melakukan imbauan kepada peserta pemilu agar kemudian mentaati aturan terkait pemasangan APK.

"Sebenarnya Bawaslu Kota juga sudah berkoodinasi dan kemudian juga sudah memberikan imbauan jauh-jauh hari kelada parpol peserta pemilu untuk soal APK, terkait ukuran agar sesuai dalam PKPU," ujarnya, Rabu (19/12/2018).

"Kemudian parpol juga harus terus menerus sosialisasi kepada calegnya agar para caleg paham dengan aturan main tentang pemasangan APK, karena terkesan misalnya caleg kurang paham dimana lokasi pemasangan dan ukuran yang ditentukan, karena itu kita selalu memberikan imbauan dibeberapa kali pertemuan dengan parpol," timpal Ridwan.

Baca: OPPO R17 Pro Akan Dipasarkan Januari 2019, Harga R17 Masih Misteri

Baca: Lama di Nanti, OPPO Konfirmasi Kehadiran R17 Pro di Indonesia

Ridwan pun mengklaim telah melakukan penertiban APK, dan untuk selanjutnya akan dilakukan pendataan kembali.

"Kita di Kota Pontianak sudah menertibkan APK satu harian, bahkan ditingkat Kecamatan tiga hari dan alhamdulillah selama tiga hari banyak APK yang melanggar terutama tidak sesuai aturan dan jaraknya kurang dari satu meter sebagaimana SK KPU Kota, kemudian juga yang ditempatkan di pohon atau tiang listrik sudah kita turunkan semua, hanya memang sayangnya setelah kita tertibkan beberapa hari ini banyak kita lihat muncul APK-APK baru yang kami duga melanggar ketentuan," jelasnya.

Untuk penertiban, kata dia, Bawaslu tetap dengan mekanisme yang ada, diantaranya harus mendata ulang APK yang masuk kategori pelanggaran.

Baca: Bawaslu Kalbar Yakin DPT Belum 100 Persen Akomodir Masyarakat

Kemudian hasilnya akan merekomendasikan ke KPU, berikutnya jika tidak diindahkan dengan batas waktu tertentu Bawaslu akan mengirim surat imbauan kepada peserta pemiku untuk menertibkan APKnya 1×24 jam dalam jangka 3 hari kerja, dan jika tidak indahkan baru akan ditertibkan.

Termasuklah, lanjutnya, dengan mobil branding diangkot yang akan dikoordinasikan dengan organisasi maupun lembaga terkait.

"Kita sudah koordinasi dengan Dishub, dan komunikasi awal, kemudian akan dilakukan komunikasi selanjutnya untuk bersama Bawaslu menertibkan hal tersebut. Termasuk dengan Organda dan Panwascam mendata serta pendekatan persuasif pada supir angkot guna melepas branding yang masuk kategori pelanggaran," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved