Masyarakat Pro dan Kontra Beroperasinya Pengolahan Semen di Pal 9

Sebelumnya warga dan perwakilan dari perusahaan juga pernah melakukan mediasi di kantor Bupati Kubu Raya September lalu.

Masyarakat Pro dan Kontra Beroperasinya Pengolahan Semen di Pal 9
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
DPRD Kubu Raya memediasi polemik keberadaan PT Mega Mix Jaya Beton yang beroperasi di Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap. Mediasi ini mempertemukan Komisi III DPRD Kubu Raya, Dinas terkait, Masyarakat yang pro dan kontra serta perwakilan PT Mega Mix Jaya Beton di Kantor DPRD Kubu Raya, Selasa (18/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribunpontianak,  Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pro dan kontra terkait pembanggunan PT Mega Mix Jaya Beton di Pal 9, sungai Kakap, masih terus berlanjut dengan kedatangan masyarakat yang pro dan kontra terkait keberadaan perusahaan tersebut ke kantor DPRD Kubu Raya untuk melakukan mediasi, Selasa (18/12/2018).

Sebelumnya warga dan perwakilan dari perusahaan juga pernah melakukan mediasi di kantor Bupati Kubu Raya September lalu. 

Baca: Insentif oleh Pemda Kubu Raya, Frans Nilai Sebagai Penghargaan Pada guru TK dan Paud Non PNS

Baca: Terkait Radikalisme, Ini Tanggapan Sekretaris PW DMI Kalbar

Satu diantara perwakilan masyarakat yang kontra, Herman mengatakan tujuan utama kedatangannya ke kantir DPRD Kubu Raya, menginginkan kepastian dari pemda untuk menutup secara resmi, terutama member plang penyegelan dan lain sebagainya.

"Memang semenjak tanggal 13 sepetember lalu, operasi tersebut sudah dihentikan. Tapi kami masih belum puas, sebelum adanya plang dan surat. Itu yang tidak kami dapatkan," ujarnya.

Ia mengatakan awal mula pembangunan tersebut untuk pembangunan spbu, namun berjalannya waktu ternyata untuk usaha lainnya. 

"Awalnya mereka bilang mau bangun spbu, ternyata tak lama berproduksi yang dihasilkan semen. Setelah itu juga tidak ada sosialisasi kepada kami dan kebetulan rumah saya tepat didepan pabrik itu," katanya. 

Diakui olehnya memang dalam usaha tentu ada pro dan kontra namun ia menegaskan pihaknya bukan bermaksud menolak adanya perusahaan yang masuk ke wilayahnya tersebut. 

"Kami itu berharap yang masuk kedaerah kami itu betul- betul resmi, ada izinnya dan legal sehingga tidak ada masalah kedepannya. Apalagi, perusahaan itu merupakan perusahaan besar," ujar Herman yang merupakan warga RT 06.

Sementara itu mayarakat yang Pro terkait adanya pembanggunan, Habibi mengatakan, memang ada dampak positive dan negative dengan adanya perusahaan tersebut. Terutama memberikan lapangan pekerjaan di maysrakat sekitar.

"Dampak positif dan negatifnya pasti ada, namun kami menerima karena ada dampak positifnya dimana kami dilibatkan menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Sehingga mengurangi angka pengangguran," ujarnya. 

Dia menambahkan, tidak ada kepentiangan yang berlebihan terhadap perusahaan tersebut, terutama sempat beroperasi beberapa bulan lalu. 

"Memang pernah beroperasi sampai malam, karena suara bising, pihak perusahaan menghentikan. Tapi ini terus berlanjut dan sudah dilakukan mediasi, baik didesa mauun dikecamatan," katanya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved