Luas Pertambangan Semakin Luas, Midji Sebut Masalah Bagi Negara Jika Tak Dibuat Aturan Fleksibel

Sutarmidji mengatakan berdasarkan data tahun 2014, luas kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan sekitar 402.000 hektar.

Luas Pertambangan Semakin Luas, Midji Sebut Masalah Bagi Negara Jika Tak Dibuat Aturan Fleksibel
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DAVID NURFIANTO
Pelaksanaan Seminar Pertambangan yang digelar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), di Hotel Orchard, Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Sabtu (15/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menggelar seminar pertambangan bertajuk "Perlindungan Lingkungan dan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Demi Pembangunan Berkelanjutan".

Ratusan peserta ikuti seminar yang diselenggarakan di Hotel Orchard, Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Sabtu (15/12/2018).

Baca: Inkanas Optimis Jaring Atlet Terbaik Wakili Kalbar di Kejurnas

Baca: Midji Ancam Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP Provinsi Kalbar, Ternyata Ini Masalahnya

Seminar ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua PERHAPI Kalbar, Rudy Noviady, Direktur LISM, Rezki Syahrir, Kasi Perlindungan Lingkungan Mineral Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jajat Sudrajat, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Ansfridus, serta tamu undangan lainnya.

Sebagai Keynote Speaker, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyebutkan luas hutan Kalbar semakin kecil, berbanding terbalik dengan luas area pertambangan.

Ini merupakan masalah bagi lingkungan hidup, karena luas tambang yang semakin luas. Apalagi jika tidak dibuat aturan yang lebih fleksibel, maka akan menjadi masalah buat Negara," imbuhnya.

Sutarmidji mengatakan berdasarkan data tahun 2014, luas kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan sekitar 402.000 hektar.

"Mungkin saat ini sudah menjadi 2 hingga 3 kali lipat, maka banyak terbentuk kolam-kolam bekas pertambangan yang sudah tidak digunakan lagi," paparnya.

Sutarmidji menegaskan bahwa lahan bekas tambang yang paling sulit untuk di reklamasi ialah lahan batu bara, dikarenakan struktur tanah hasil sisa pertambangan yang sangat rusak. Untung saja Kalbar belum ada tambang tersebut.

"Selama ini pertambangan belum maksimal dalam melakukan reklamasi bekas tambang. kecepatan untuk mereklamasi tidak secepat mengekploitasi, seharusnya semua berjalan dengan seimbang," tutupnya.

Penulis: David Nurfianto (DAP)
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved