PLN Ketapang di Somasi Warga

Selaku Kuasa Hukum keempat warga Sukabangun, Rustam Halim mengaku melakukan somasi lantaran hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak PLN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
Warga Sukabangun, Mat Yusuf (64) dan warga lainnya menunjukkan foto dampak negatif dari PLTU yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, Jumat (14/12). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Selaku Kuasa Hukum keempat warga Sukabangun, Rustam Halim mengaku melakukan somasi lantaran hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak PLN Area Ketapang terkait perjanjian pembebasan lahan milik kliennya yang berada berdekatan dengan PLTU milik PLN.

"Awalnya ke-empat klien saya ini melakukan komplain kepada pihak PLN mengenai dampak aktivitas PLTU yang berada berdekatan dengan rumah mereka. Selain aktivitas mereka terganggu akibat bunyi bising mesin PLTU, rumah mereka diselimuti debu dan banyak lagi dampak negatif lainnya," terangnya, Jumat (14/12/2018).

Menurut Rustam setalah beberapa kali melakukan komplain, akhirnya pihak PLN Area Ketapang menanggapi komplain tersebut kemudian melakukan pertemuan antara kliennya bersama PLN dan Pemdes.

Dalam pertemuan, PLN Area Ketapang mengeluarkan surat tertanggal 27 Januari 2017, mengenai pihak PLN Ketapang yang menerima komplain dari warga terkait utilitas milik PLN.

Baca: Terima Dampak Buruk PLTU, Warga Sukabangun Minta PLN Ketapang Segera Bebaskan Lahan Mereka

Kemudian PLN Ketapang menyampaikan persoalan kepada PLN wilayah Kalbar yang mana PLN wilayah Kalbar membuat surat keputusan tim pengadaan dan pembebasan tanah paling lambat 6 Maret 2017 yang mana setelah dana tersedia maka akan segera dilakukan pembebesan lahan keempat kliennya.

Namun, nyatanya sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya dari PLN terkait pembebesan lahan milik kliennya, bahkan kliennya yang telah mencoba mempertanyakan persoalan juga tidak mendapat jawaban dari pihak PLN Ketapang.

"Makanya kami layangkan surat somasi kepada PLN Area Ketapang yang tembusannya ke Bupati serta PLN Provinsi Kalbar pada Senin (10/12) kemarin. Ini agar PLN serius menyikapi persoalan ini jangan sampai ada kesan mengabaikan janji yang telah dibuat oleh PLN sendiri," sebut Rustam.

Rustam juga telah memberikan waktu selama 10 hari jam kerja untuk PLN Area Ketapang menjawab surat somasi yang dilayangkan pihaknya, dan jika somasi tersebut tidak direspon oleh PLN Ketapang maka pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah perlawanan untuk menuntut hak kliennya.

"Kami akan ambil langkah administarif bahkan kami akan laporkan persoalan ke PLN Pusat bahkan ke Presiden Jokowi," tegas Rustam.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved