Ini Angka Serapan Anggaran Kalbar Tahun 2018 Hingga 11 Desember

Pihaknya mencatat Belanja Pegawai terserap 94 persen atau Rp 3,1 Triliun. Belanja Barang terserap 76 persen atau sejumlah Rp 3,4 Triliun.

Ini Angka Serapan Anggaran Kalbar Tahun 2018 Hingga 11 Desember
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Foto bersama usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 secara simbolis kepada 20 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (13/12/2018). Gubernur juga serahkan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada seluruh Bupati/Wali Kota 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Sahat MT Panggabean memaparkan perkembangan penyerapan anggaran per jenis belanja tahun berjalan 2018 sampai dengan 11 Desember 2018.

Pihaknya mencatat Belanja Pegawai terserap 94 persen atau Rp 3,1 Triliun. Belanja Barang terserap 76 persen atau sejumlah Rp 3,4 Triliun.

Belanja Modal terserap 72 persen atau Rp 2,4 Triliun.

Baca: Kepala Kanwil DJPb Kalbar Akui Perlu Evaluasi Bidang Belanja Negara

Baca: Kadisporpar Kalbar Apresiasi Turnamen Bola Voli IKIP PGRI

“Untuk Belanja Bantuan Sosial terserap 90 persen atau Rp 11 Miliar, DAK Fisik tersalur 81 persen atau Rp 1,9 Triliun dan Dana Desa tersalur 96 persen atau Rp 1,6 Triliun,” ungkapnya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 secara simbolis kepada 20 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (13/12/2018).

Ia menimpali beberapa perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran telah dilakukan diantaranya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penerima Bantuan Pemerintah mudah, sederhana dan berkualitas.

“Dokumen SPJ dimaksud cukup dua lembar saja yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,” terangnya.

Perbaikan tata kelola dari sisi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran, terang dia, diupayakan melalui 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam empat kategori.

“Pertama, kesesuaian dengan perencanaan diukur menggunakan indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA dan Pagu Minus. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi diukur menggunakan indikator Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Rekonsiliasi LPJ Bendahara dan Dispensasi SPM,” paparnya.

Poin ketiga, kata Sahat, yakni efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur menggunakan indikator Retur SP2D, Penyerapan Anggaran dan Penyelesaian Tagihan.

“Keempat, efektivitas pelaksanana kegiatan diukur menggunakan indikator Perencanaan Kas Satker dan Penolakan SPM,” ujarnya.    

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved