DPRD Kalbar Sahkan Perda Kawasan Pesisir, Midji Nilai Perlu Pengaturan Kawasan Pesisir

Gubernur Kalbar Sutarmidji menilai harus ada pengaturan di kawasan pesisir kalbar, sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh kalbar

DPRD Kalbar Sahkan Perda Kawasan Pesisir, Midji Nilai Perlu Pengaturan Kawasan Pesisir
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji saat berikan arahan usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 secara simbolis kepada 20 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (13/12/2018). Gubernur juga serahkan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada seluruh Bupati/Wali Kota. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalbar.

Pengesehan perda tersebut melalui mekanisme rapat paripurna anggota DPRD Kalbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Hj Suma Jeni dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Suryansyah.

Baca: Hotel Neo Gajah Mada Pontianak Hadirkan Tiga Menu Promo Yang Jadi Andalan Para Tamu

Baca: Inter Milan Resmi Tunjuk Giuseppe Marotta sebagai CEO Baru

Gubernur Kalbar Sutarmidji menilai harus ada pengaturan di kawasan pesisir kalbar, sehingga kekayaan alam yang dimiliki oleh kalbar dapat terkelola dengan baik.

"Jangan sampai kekayaan alam kita dikelola secara salah dan itu sangat merugikan kita," ujarnya sesaat menyampaikan pandangan akhir pada paripurna DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (13/12/2018)

Menurutnya potensi Ikan tangkap yang berada di seluruh kawasan pesisir Kalbar sangat besar, namun hanya dalam presentase kecil saja yang bisa dimanfaatkan.

"Sekarang ini perlu kita atur. Sementara potensi pesisir sangar besar jika dimanfaatkan misalnya untuk pengembangan pembangkit listrik dan sebagainya. Sehingga perlu pengaturan yang tepat," ujarnya.

"Kalau tidak ada pengaturan khawatir kita tumpang tindih dan kalau kita mengelolanya tidak benar maka kawasan pesisir ini yang harusnya dapat menjadi potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat justru akan membuat masalah di kemudian harinya," imbuhnya.

Midji mengatakan perda yang mangatur kawasang pesisir tersebut akan berlaku hingga 2038. Sehingga setiap aktivitas pembangunan di kawasan pesisir kalbar akan merujuk pada perda tersebut.

"Saya berterima kasih dengan DPRD yang telah mengesahkan Perda ini dengan adanya tambahan satu bab dan tiga pasal didalam perda tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan pelanggaran terhadap perda dan ketentuan zonasi akan ditindak secara tegas dan zonasi yang kita pilah menjadi empat bagian tersebut harus dilaksanakan secara rijit dan tak boleh fleksibel.

"Kalau fleksibel percume kite buat perda jadi tidak ada kebijakan-kebijakan selain daripada yang sudah diatur," pungkasnya. 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved