Desak Pertamina Rutin Survei Pengawasan, LPKL Kalbar Tak Ingin Elpiji 3 Kg Amblas Terus

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat, Burhanudin Haris mendesak pihak PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalbar lakukan survey pengawasan lapangan secara rutin guna telusuri penyebab kelangkaan gas elpiji 3 Kilogram (Kg) di Kota Pontianak dan beberapa daerah kabupaten lainnya.

“Ini sudah dekat Natal dan Tahun Baru. Pasti ada sesuatu yang mesti dikaji terhadap kondisi ini. Tentunya, tanggung jawab  ada pada Pertamina. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ada indikasi seperti ini, Pertamina harus rajin-rajin turun ke lapangan,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak, Selasa (11/12/2018) malam.

Logikanya, ketika stok dinyatakan cukup dan ditambah kuotanya oleh Perrtamina, maka masyarakat mudah memperoleh gas elpiji 3 Kg. Namun, saat ini kondisi bertolak belakang terjadi di kehidupan masyarakat.  

Baca: Tiga Maling dan Penadah Velg Mobil di Ringkus Polisi, Satu masih Anak Dibawah Umur

Baca: 7351 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Mempawah

“Masyarakat keliling-keliling, mengantre dan kesulitan mencarinya. Ini mesti disurvey. Jangan amblas (hilang_red) terus. Nanti, kuota ditambah 3 persen atau lebih, malah amblas terus. Hilang terus dan masyarakat sulit mencari. Jadi timbul pertanyaan besar kan. Kemana gasnya ? Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kata dia, maka akan merugikan program pemerintah. Ketika terjadi konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg, sebelumnya Pemerintah sudah sepakat dan berjanji kepada masyarakat untuk menjamin ketersediaan gas elpiji.

“Ini bukan saat ini saja, sering terjadi kelangkaan ini. Beberapa waktu lalu juga langka. Kalau ada kelangkaan, pasti ada indikasi kemana barang ini. Misalnya apakah terindikasi ulah-ulah para spekulan yang melakukan penimbunan untuk mencari keuntungan lebih. Telusuri dong,” pintanya.

Di samping itu, pengawasan juga dilakukan kepada para distributor, pangkalan atau agen sebagai perpanjangan tangan Pertamina salurkan gas elpiji ke masyarakat.

“Bisa saja terjadi indikasi, misalnya ada oknum-oknum tertentu mencari keuntungan lebih menjual gas ke luar daerah dengan harga tinggi. Kan lucu ini, Pertamina bilang stok aman dan ditambah, tapi amblas terus. Ini merugikan masyarakat dan program pemerintah,” jelasnya.

Ketika ditemukan ada indikasi kelangkaan lantaran ulah nakal oknum-oknum tertentu, maka tindakan tegas harus diambil. Masyarakat harus ikut andil berpartisipasi lakukan pengawasan jika memang ada indikasi penumpukan atau penimbunan.

“Laporkan saja ke instansi terkait, termasuk aparat keamanan. Penimbunan kan dilarang. Gas elpiji 3 kilo ini memang harus disalurkan ke masyarakat yang berhak. Masyarakat punya hak melakukan kontrol sosial ketika ada hal-hal yang merugikan berkaitan program-program pemerintah,” pintanya.

Tidak hanya Pertamina, ia berharap aparat kepolisian juga lakukan survey pemantauan. Tanpa kerjasama dan sinergi, terang dia, kenakalan-kenakalan ini tetap akan terus terjadi.

“Jangan sampai ada oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat lain. LPKL Kalbar kalau dilibatkan juga siap turun ke lapangan. Terutama di daerah krisis elpiji. Saya dapat banyak keluhan kelangkaan elpiji, seperti di Jeruju, Sungai Jawi dan beberapa daerah lainnnya,” pungkasnya.