Breaking News:

40 Pejabat Pengawas Uji Kompetensi, Ini Harapan Asisten III Sekda Kalbar

Termasuk kegiatan seperti seminar dan lokakarya, kursus, penataran, pembelajaran elektronik jarak jauh

Penulis: Rizky Prabowo Rahino | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
40 orang Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar foto bersama saat Uji Kompetensi Pejabat Pengawas di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Senin (10/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 40 orang Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ikuti Uji Kompetensi Pejabat Pengawas di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Senin (10/12/2018).

Uji kompetensi dibuka oleh Asisten III Sekda Kalbar Dra Marlina dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

Asisten III Sekda Kalbar, Dra Marlina berharap kegiatan ini dapat petakan kesenjangan kompetensi pemerintahan.

Hasil pemetaan dirumuskan mekanisme pemenuhan kompetensi itu dalam bentuk pengembangan kompetensi pemerintahan meliputi pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pendampingan, pemagangan, konsultasi dan konseling.

Baca: Grand Mahkota Hotel Angkat Tema Back to 90 s Malam Pergantian Tahun, Rp100 Ribu per Pax

Baca: Wakapolda Kalbar Apresiasi Polresta Pontianak dan Polres Singkawang, Ini Prestasinya

“Termasuk kegiatan seperti seminar dan lokakarya, kursus, penataran, pembelajaran elektronik jarak jauh, pembekalan/orientasi tugas, pendalaman tugas dan pengembangan kompetensi lainnya,” ungkapnya.

 Ia menambahkan tujuan akhir kegiatan ini guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan Good Governance dapat segera dicapai.

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ia memaparkan Pasal 98 menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang duduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib penuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural ditambah dengan kompetensi pemerintahan.

"Kompetensi pemerintahan yang dimaksud adalah kemampuan dan karakteristik seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk laksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional," paparnya.

Baca: KPU Plenokan DPTHP2, Jumlah Pemilih di Mempawah Berkurang 325 Orang

Marlina menimpali kompetensi itu meliputi kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved