Diduga Tak Kantongi Izin Siar, Radio Milik Dinas Pendidikan Singkawang Disegel

Karena frekuensi yang banyak digunakan radio maupun CCTV dinilai sudah mengganggu radar BMKG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terpaksa di segel Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak, Kamis (6/12/2018). Radio yang berada di Jalan Alianyang, belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ini diduga tidak mengantongi izin siaran. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terpaksa disegel Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak.

Radio yang berada di Jalan Alianyang, belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ini diduga tidak mengantongi izin siaran.

"Selain itu, Rapensi Singkawang juga diduga salah menggunakan frekuensi, sehingga dinilai telah menganggu radar BMKG," kata Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak, Ade Kurniawan, Minggu (9/12/2018).

Baca: Gusti Ramlana: Penetapan Upah Minimum Mempawah Sedah Sesuai Mekanisme

Baca: Deson Lingga: Pengawasan Penerapan UMK Kewenangan Provinsi

Selain Radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi), ada enam titik pengguna spektrum frekuensi radio yang menjadi sasaran dalam penertiban.

Penertiban dilakukan karena frekuensi yang digunakan diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Penertiban ini dimaksudkan agar tidak salah dalam penggunaan frekuensi.

"Karena frekuensi yang banyak digunakan radio maupun CCTV dinilai sudah mengganggu radar BMKG," tuturnya.

Selama ini ditemukan bahwa pengguna GSP dan CCTV adalah salah frekuensi, yang harusnya dia di frekuensi regional Indonesia, tapi diubah ke regional (negara) lain, sehingga bisa digeser ke atas maupun ke bawah.

Ditambah lagi ketidakpahaman si teknisi sehingga dia menggeser ke frekuensi radar. "Sebenarnya, penggunaan frekuensi radar ini sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa manusia ketika melakukan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya Rapensi, pihaknya juga menertibkan penggunaan frekuensi radio yang biasa dilakukan Satpol PP Singkawang melalui Handy Talky (HT).

Baca: Sudah Ditetapkan, Upah Minimum Kota Singkawang Rp 2.338.840

"Awalnya dia bilang sudah punya izin. Sementara kita tahu, bahwa frekuensi yang digunakan itu milik Orari, ternyata setelah kita cek memang benar tidak ada izin untuk menggunakan frekuensi tersebut," ungkapnya.

Penertiban ini akan terus berlanjut supaya penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya di Singkawang bisa lebih tertib. "Karena kalau tidak diatur betul-betul pasti akan bentrok," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Nadjib enggan berkomentar saat dikonfirmasi perihal disegelnya Radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. "Mohon maaf, yang satu ini no comment dolo," ucapnya.

Radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terpaksa di segel Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak, Kamis (6/12/2018). Radio yang berada di Jalan Alianyang, belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ini diduga tidak mengantongi izin siaran.
Radio Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terpaksa di segel Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Pontianak, Kamis (6/12/2018). 
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved