Pileg 2019

Romadhon: Kades Terlibat Politik Praktis Bisa Dikenakan Pidana Pemilu 

Misalnya caleg dan kades teman lama, tentu jika indikasi ke arah meminta dukungan segera dihindari.

Romadhon:  Kades Terlibat Politik Praktis Bisa Dikenakan Pidana Pemilu 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang, Muhamad Romadhon 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang, Muhamad Romadhon mengimbau seluruh kepala desa dan jajaran di Sintang bersikap netral dalam ikut serta mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019. 

"Karena pemilihan umum ini adalah momentum lima tahun sekali, maka jangan dicederai dengan ketidaknetralan para kepala desa dan perangkat-perangkatnya itu sendiri," ujar Romadhon kepada Tribun Pontianak, Kamis (6/12/2018) pagi.

Baca: Petugas Memadamkan Api di Kawasan Pasar Beringin Singkawang

Jika kepala desa dan perangkatnya terbukti terlibat mendukung salah satu peserta pemilu, baik presiden dan wakil presiden, caleg DPR-RI, provinsi, maupun kabupaten jelas itu merupakan pelanggaran pidana pemilu. 

"Jelas itu pidana pemilu dan akan kepada sanksi pidana minimal 1 tahun penjara dan denda 12 juta. Namun sejauh ini di Sintang kita belum menerima laporan, ada dugaan tapi belum terpenuhi unsurnya," kata Romadhon

Romadhon mengingatkan para kades juga lebih bijak jika melihat peserta pemilu maupun tim suksesnya berusaha melakukan pendekatan. Misalnya  caleg dan kades teman lama, tentu jika indikasi ke arah meminta dukungan segera dihindari. 

Baca: Inilah Cuaca di Pontianak Usai Diguyur Hujan di Kota Pontianak

Oleh karena itu, pihaknya juga berharap warga dapat menjadi pengawas partisipatif. Jika ada dugaan pelanggaran peserta pemilu dan kepala desa, tentu dapat disampaikan dan dilaporkan kepada PPD maupun Bawaslu Sintang

"Karena di desa kita hanya ada satu panitia pengawas desa (PPD), maka jika ada warga yang tau diharapkan melapor. Tentu disertai dengan identitas diri, tempat kejadian, serta bukti dan dokumen penguat laporan," tambahnya. 

Selain itu, pihaknya juga akan mengirim surat ke DPMPD Sintang agar membuat surat edaran kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya berisi larangan ikut dalam kampanye atau terlibat praktik politik praktis. 

Penulis: Wahidin
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved