Breaking News:

DPMPD Sintang Sanksi Tegas Kades dan Jajaran yang Terlibat Politik

saya pastikan ketika dapat dibuktikan baik itu kepala, desa perangkat desa maupun BPD yang terlibat politik praktis.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni menyampaikan bahwa Tahun 2019 adalah tahun politik di mana kita akan memilih Calon Legislatif dan Presiden. 

"Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh perangkat desa mulai dari kepala desa sampai kepada perangkat-perangkat dan BPD untuk tidak terlibat dalam politik praktis," ujarnya kepada Tribun, Kamis (6/12/2018) pagi. 

Menurutnya aturan tersebut jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang untuk ikut campur dalam politik praktis. 

Baca: Bandara Siapkan Lahan 2 Hektare Lebih untuk Perluas Pembangunan

"Sebagai kepala dinas, saya pastikan ketika dapat dibuktikan baik itu kepala, desa perangkat desa maupun BPD yang terlibat politik praktis. Kita akan kenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved