TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Belakangan ini sering terdengar berita terkait pelayanan kesehatan akibat korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pontianak Ansharuddin, Selasa (04/12/2018).

“Dalam Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan merupakan pelayanan kesehatan yang dikecualikan dari manfaat yang dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional,” tutur Anshar.

Baca: Korban KDRT Tidak Dicover BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Kepala BPJS Cabang Pontianak

Baca: Kepala BPJS Kesehatan Mempawah Benarkan Bahwa Korban KDRT Tak Ditanggung JKN

Anshar juga  menjelaskan BPJS Kesehatan memang tak menjamin korban-korban tersebut lantaran telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berbeda.

Pengaturan layanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak, misalnya telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri).

Dalam   Perkapolri  Nomor  8  Tahun 2018  pasal 10  dijelaskan   bahwa  pelayanan  kesehatan  pada  korban kekerasan  pada  wanita  dan anak tak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan pada korban-korban tersebut merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian. 

Sementara itu, bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut diatur pemberian bantuan tersebut dilakukan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan diaturnya jaminan terhadap korban-korban tersebut dalam peraturan perundangan yang berbeda. Menurut Anshar, BPJS Kesehatan tak bisa memberikan jaminan. Hal tersebut telah diatur dalam UU Sistem Jaminan  Sosial Nasional (SJSN).

Pasal 49 UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004 menyebut subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan.(*)