Breaking News:

Berita Video

Kepala BPJS Kesehatan Mempawah Benarkan Bahwa Korban KDRT Tak Ditanggung JKN

Endang Puryanti Menyatakan bahwa sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga tida

Penulis: Ferryanto | Editor: Madrosid

Laporan wartawan Tribun Pontianak Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,MEMPAWAH - Kepala BPJS Kesehatan Mempawah Endang Puryanti Menyatakan bahwa sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak di jamin oleh BPJS.

"Bila mengacu pada Perpres nomor 82, tahun 2018, pasal 52 huruf R tentang Jaminan Kesehatan, Korban tindak Kekerasan dalam rumah tangga Tidak dijamin,"

"Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan kekerasan seksual korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"paparnya.

Kemudian, ia menjelaskan juga sesuai dengan Undang - undang tahun 2014 pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 juga berhak atas kompensasi"

Baca: Agung Hendriadi Optimis Kalbar Bisa Surplus Pangan

Lalu "kompensasi bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban keluarga atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia melalui lpsk".

Selanjutnya, "Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh lpsk berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Kemudian, ayat selanjutnya berbunyi "Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme".

"Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 jadi memang dalam program JKN korban KDRT tidak dijamin itu sesuai ketentuan nya karena kan kami mengikuti aturan yang berlaku dari BPJS Kesehatan Saya kira itu,"jelasnya. Selasa (04/12/2018)

Dirinya pun memgaku turut prihatin atas apa yang terjadi di Kabupaten Mempawah, dan tak dapat berbuat banyak, karenahal tersebut sudah merupakan peraturan yang ada.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved