Pimpin Rakorda Bahan Pokok Jelang Natal-Tahun Baru, Sekjen Kemendag Minta Ini Ke Bulog

Sekjen Kemendag Karyanto Supih mengimbau Bulog Divre Kalbar mempercepat penyaluran beras medium ke pasar-pasar.

Pimpin Rakorda Bahan Pokok Jelang Natal-Tahun Baru, Sekjen Kemendag Minta Ini Ke Bulog
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Karyanto Supih berfoto bersama Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono usai rapat koordinasi daerah terkait ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (28/11/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Karyanto Supih memimpin rapat koordinasi daerah terkait ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (28/11/2018) siang.

Rapat diikuti oleh Gubernur Kalbar H Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, kepala dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, perwakilan dinas terkait 14 kabupaten/kota se-Kalbar, pelaku usaha dan lainnya.

Baca: Lewat Kerjasama SAR dan Pemerintah Daerah Diharapkan Jadi Perhatian Pusat

Baca: FreeGo, Inilah Skutik Terbaru Yamaha

Sekjen Kemendag Karyanto Supih mengimbau Bulog Divre Kalbar mempercepat penyaluran beras medium ke pasar-pasar.

Pasalnya, stok beras medium sudha mulai berkurang di pasar.

“Bulog Divre Kalbar punya stok yang terdapat di gudang. Itu cukup untuk mengisi stok beras medium di pasar,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pantauan, harga-harga bahan pokok di Provinsi Kalimantan Barat terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Kendati demikan, pemerintah tetap perlu menempuh tiga langkah antisipatif guna hadapi momen itu. Langkah-langkah itu adalah mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di masing-masing daerah.

“Lalu, mengidentifikasi kesiapan instansi dan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok atau gangguan distribusi,” katanya.

Peningkatan pengawasan barang beredar juga diperlukan agar ada jaminan masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa, barang ilegal, serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved