Penambahan APBD 2019 Capai Rp 1,8 Triliun Lebih, Ini Penjelasan DPRD Kapuas Hulu

Rajuliansyah menjelang, jumlah perubahan kenaikan APBD tahun anggaran tahun 2019 dari usulan pertama oleh Eksikutif sebesar Rp 11 miliar.

Penambahan APBD 2019 Capai Rp 1,8 Triliun Lebih, Ini Penjelasan DPRD Kapuas Hulu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Pendatanganan pengesahan APBD tahun anggaran 2019 Kabupaten Kapuas Hulu, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (27/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Rajuliansyah menyatakan, APBD tahun anggaran 2019 awalnya diusulkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kapuas Hulu (Eksekutif) sebesar Rp 1,7 triliun lebih. Namun hasil rapat konsultasi berubah menjadi Rp1,8 triliun lebih.

"Perubahan APBD tahun anggaran 2019 dari Rp1,7 triliun lebih menjadi Rp1,8 triliun lebih, tidak ada kaitan dengan kepentingan politik tahun 2019. Murni untuk kepentingan masyarakat Kapuas Hulu," ujarnya kepada wartawan usai melaksanakan rapat paripurna agenda pengesahan APBD tahun anggaran 2019, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (27/11/2018).

Baca: Sejumlah Warga Datangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kubu Raya

Baca: Demi Target PAD dari Sektor Pajak Kendaraan, Ini Yang Dilakukan UPPD Kapuas Hulu

Rajuliansyah menjelang, jumlah perubahan kenaikan APBD tahun anggaran tahun 2019 dari usulan pertama oleh Eksikutif sebesar Rp 11 miliar.

"Kita harapkan APBD tahun anggaran 2019 betul-betul digunakan dengan sebaik mungkin oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu melalui OPD," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyatakan banyaknya masukan yang dikemukakan legislatif jadi perbaikan. Prioritas 2019, OPD yang dapat alokasi dana cukup besar harus kerjakan semua tepat waktu dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Pendidikan kesehatan jalan harus diprioritaskan dengan dana yang ada. Usaha dana pembangunan ke pemerintah pusat jangan andalkan DAU saja," ujarnya.

Perjalanan dinas harus selektif. Koordinasi bisa via media tidak mesti tatap muka. Anggaran 2018 tidak sampai satu bulan, opd maksimalkan anggaran agar tidak jadi beban anggaran 2019.

"Siapkan pula pertanggungjawab APBD 2018. Sehingga saat audit BPKP kita siap dan Opini WTP 2018 dapat dipertahankan," ungkapnya. 
 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved