APBD Tahun 2019 Kapuas Hulu Capai Rp 1,8 Triliun, Ini Pesan Legislatif ke Eksekutif

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Eksikutif) bersama DPRD Kapuas Hulu (Legislatif) melakukan rapat paripurna DPRD Kapuas Hulu masa persidangan ke III tahun sidang 2018, dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap penetapan APBD tahun anggaran 2019 Kabupaten Kapuas Hulu, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (27/11/2018).

Sidang tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, dan dipimpin Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah (PPP) bersama Wakilnya Kuswandi (Golkar) dan Robertus (PDIP), serta hadiri sejumlah anggota dewan dan Kepala OPD, Forkompinda, dan para tamu undangan lainnya.

Baca: Jadwal Indonesian Idol Junior Jumat 30 November di RCTI: Siapa Selanjutnya Tereliminasi?

Baca: Demi Target PAD dari Sektor Pajak Kendaraan, Ini Yang Dilakukan UPPD Kapuas Hulu

Dalam hasil persidangan paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD Kapuas Hulu menyetujui atau menerima APBD tahun anggaran 2019 menjadi Rp1,8 triliun lebih. Dimana awalnya diusulkan oleh Pemda Kapuas Hulu (Eksikutif) sebesar Rp1,7 triliun lebih. 

Dalam penyampaian Fraksi dalam partai gabungan PAN dan Gerindra DPRD Kapuas Hulu, dibacakan oleh juru bicaranya, Hairuddin menyatakan kalau pihaknya mendukung dan mengesahkan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1,8 triliun lebih.

"Kami setuju namun diminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Kapuas Hul harus mengacu ke prinsip yang tepat anggaran, sesuai disepakati dalam APBD," ujarnya.

Fraksi PAN dan Gerindra juga meminta, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu segera melakukan tender setelah APBD disahkan, dengan tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang berlaku. "Semoga betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kapuas Hulu," ungkapnya.

Fraksi Partai Golkar juga setuju dan mengesahkan APBD tahun anggaran 2019 tersebut, namun ada beberapa masukan ke pihak Eksekutif. Dimana dalam katasambutan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kapuas Hulu Piramle berharap, Pemda melalui OPD agar program kerja di tahun 2019 tepat waktu.

"Kami juga meminta Bupati dan OPD Kapuas Hulu memperjuangkan CPNS tahun 2019 sesuai dengan jumlah 203. Serta mengawasi anggaran desa dan memperhatikan kinerja desa," ungkapnya.

Fraksi Nasdem dan PKB DPRD Kapuas Hulu juga setuju dengan APBD anggaran 2019 sebesar Rp 1,8 triliun lebih. Hal tersebut disampaikan oleh Abang Ahmad Tramizi. "Terpenting dari itu adalah, bagaimana hasil APBD Kapuas Hulu pro rakyat, dimana masyarakat harus mendapatkan akses dan mendapatkan pembangunan. Serta terlibat dalam penentuan pembangunan tersebut," ujarnya.

Dalam hal ini Fraksi Nasdem dan PKB menyambut baik atas pertimbangan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019.

"Kita minta website OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas harus diaktifkan lagi. Juga bagi OPD khususnya Bappeda supaya membuat Perda wisata di Kapuas Hulu," ucapnya.

Kemudian, di triwulan pertama OPD agar untuk menyampaikan ke DPRD data pengunaan anggaran yang sudah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bahan kerja DPRD. "Juga berharap setiap program OPD harus saling mendukung hingga menghasilkan output yang berkualitas dan baik," ungkapnya.

Fraksi PPP DPRD Kapuas Hulu juga setuju dan mengesahkan APBD tahun anggaran 2019. Dimana meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terutama OPD Kapuas Hulu untuk menjalankan program kerjan tahun 2019 dengan sebaik mungkin. "Supaya target program kerja di tahun 2019 mendatang tercapai," ungkap jurus bicara Fraksi PPP DPRD Kapuas Hulu M. Zaini.

Fraksi PDIP DPRD Kapuas Hulu ikut menyetujui APBD tahun anggaran 2019. Dengan catatan pengelolaan anggaran APBD tahun 2019 secara optimal, supaya pembangunan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. 

"Kami juga meminta supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu harus meningkatkan PAD, dan  
mendorong perhatian khusus bagi guru honorer yang gajinya tak sesuai dengan harapan," ungkap juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kapuas Hulu, Antonius Thambun.

Begitu juga dengan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kapuas Hulu, menyetujui APBD tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh jurus bicaranya yaitu, Kasmayani. "Tapi kami meminta Bupati melalui OPD untuk meningkatkan program prioritas seperti, membangun perumahan yang kumuh, program ubi kayu, dan memanfaatkan dana kelurahan untuk sanitasi lingkungan," ungkapnya. 

Fraksi PKPI DPRD Kapuas Hulu disampaikan oleh Stevanus menyatakan kalau pihak menyetujui APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1,8 triliun lebih. "Kami meminta Pemda Kapuas Hulu, memberikan pemahaman mutu atau prodak getah karet di Kapuas Hulu," ujarnya.

Kapuas Hulu memiliki TNDS TNDBK yang harus dikelola dengan baik untuk sebagai tempat wisata, maka diharapkan ada pembangunan perhotelan dan Lestoran di daerah tersebut, terutama di kecamatan Batang Lupar. "Juga masih banyak masyarakat Kapuas Hulu terisolasi terutama akses jalan," ungkapnya. (rul)
 

--