Breaking News:

Setuju Nota Kesepakatan KUA PPAS Tidak Diparipurnakan, Ini Kata Fraksi Golkar Kalbar

Ia berharap finalisasi APBD 2019 sesuai dengan jadwal. Seperti diketahui, aturan Kemendagri mengharuskan rampung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana rapat paripurna beragendakan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kalbar Tahun 2019 yang digelar di Aula Balairung Sari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (26/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fraksi Golkar, Ir H Prabasa Anantatur menegaskan kesepakatan terkait penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 tidak perlu dilakukan dalam rapat paripurna sesuai hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini sesuai dengan dinamika pembahasan anggaran dan juga sudah ditentukan oleh Bamus. Sebetulnya dalam kaitan konteks hari ini sesuai dengan konsultasi dari Kemendagri. Ternyata tidak perlu paripurna,” ungkapnya saat diwawancarai di Aula Balairung Sari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (26/11/2018).

Baca: Kontingen Sintang Penuhi Target Porprov, KONI Bakal Petakan Cabor-cabor Potensial

Baca: Tercatat 6689 Jiwa Terdampak Banjir, BPBD Mempawah Terus Siaga

Nota Kesepakatan KUA PPAS hanya cukup antara pimpinan legislatif dengan eksekutif. Bamus tidak perlu memparipurnakan hasil kesepakatan.

Langkah selanjutnya adalah setelah disepakati maka akan ada laporan panitia anggaran yang akan disampaikan melalui paripurna.

“Fraksi Golkar mendukung asal dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri. Mekanisme terus dijalankan. Mudah-mudahan ini cepat. Karena pembahasan anggaran ditunggu oleh masyarkat Kalbar,” katanya.

Ia berharap jangan sampai pembahasan terkendala perbedaan internal di masing-masing partai.

Ia berharap finalisasi APBD 2019 sesuai dengan jadwal. Seperti diketahui, aturan Kemendagri mengharuskan rampung pada akhir November.

“30 November harus diketok palu. Waktu tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ini berjalan lancar karena sudah sesuai mekanisme. Saya dukung kebijakan pemerintah. Kepada fraksi-fraksi lain, saya harap tidak ada lagi sekat-sekat,” terangnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar saat ini adalah pemimpin semua masyarakat Kalbar dengan visi Kalbar baru. Ia menilai pembahasan APBD 2019 berjalan lancar sejauh ini.

“Mudah-mudahan lancar, kita tunggu saja 30 November nanti. Apakah lancar ataukah dengan dinamika-dinamika sebelumnya. Jika tidak selesai, maka mau tidak mau ya melalui Peraturan Gubernur,” imbuhnya.  

Ia tidak menampik sebelumnya sempat terjadi pembahasan alot terhadap nota kesepakatan APBD 2019. Pasalnya, KUA PPAS awalnya ditentukan dan disepakati oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar saat itu. KUA PPAS itu berbeda jauh dengan yang diusulkan oleh Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023.

“Jadi ada suatu mekanisme yaitu ada kesepakatan ulang. Sebetulnya jika tidak jauh perbedaan antara KUA PPAS dengan APBD saat sekarang ini maka tidak perlu. Karena ini terlalu jauh maka harus ada kesepakatan. Ada dua pandangan berbeda pada saat itu,” pungkasnya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved