Bawaslu Samakan Persepsi Pemberitaan dan Penyiaran Bersama Media

Mulai dari perwakilan media cetak hingga dengan media elektronik pun mengemukan pendapat serta berdiskusi dengan Bawaslu Kalbar.

Bawaslu Samakan Persepsi Pemberitaan dan Penyiaran Bersama Media
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Suasana Diskusi Bawaslu Kalbar bersama sejumlah perwakilan media massa di kantor Bawaslu Kalbar, Senin (26/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bawaslu Kalbar menyamakan persepsi dengan sejumlah media massa yang ada di Kalbar.

Mulai dari perwakilan media cetak hingga dengan media elektronik pun mengemukan pendapat serta berdiskusi dengan Bawaslu Kalbar.

Baca: Banjir Kiriman Kembali Landa Desa Pasir Kabupaten Mempawah

Baca: Pangdam Supriyadi Ajak Contoh Teladannya Rasulullah

Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza yang memimpin diskusi ataupun rapat bersama media ini juga menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) serta perwakilan Bawaslu Pontianak dan Kubu Raya.

"Tujuan kita adalah untuk menyampaikan persepsi terkait pemberitaan dimedia massa," tutur Faisal, Senin (26/11/2018) di Kantor Bawaslu Kalbar.

Sebelumnya, diungkapkan Faisal jika start kampanye pada Pemilu 2019 ialah 25 September 2018, sedangkan untuk pengiklanan media cetak, elektronik, dan jaringan 24 maret 2019. Atau iklan kampanye hanya 21 hari sebelum berakhir masa tenang.

Diterangkannya, terkait pemberitaan dan penyiaran kampanye bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye dan atau berita kegiatan kampante peserta pemilu kepada masyarakat diatur dalam PKPU 23/2018, pasal 53.

Sedangkan materi kampanye, visi, misi, program dan atau citra diri diatur PKPU 23/2018 pasal 29 dan Citra diri diatur dalam PKPI 33/2018 pasal 25 ayat 4 yakni tanda gambar dan nomor urut.

"Intinya adalah keadilan, prinsipnya parpol kecil juga punya ruang yang sama. Tapi prinsip itu juga dichalenge oleh peserta pemilu yang tidak memanfaatkan," bebernya.

"Kami ingin memastikan pelaksanaan PKPUnya, terkait kewenangan proporsional diserahkan ke dewan pers," timpalnya.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved