Pemilu 2014 Lalu, Ada 400 Pasien Ikut Nyoblos di RSJ Singkawang

Diungkapkannya, di tahun 2014 RSJ yang dipimpinnya juga pernah diberikan rekomendasi langsung oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat

Pemilu 2014 Lalu, Ada 400 Pasien Ikut Nyoblos di RSJ Singkawang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar, Suni, SE, M.Si (tengah) bersama jajaran Wadir 1 dan 2 saat foto bersama belum lama ini. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar, Suni, SE, M.Si menyampaikan tanggapan tentang adanya PKPU 2018 yang memberikan Hak Pilih kepada pasien jiwa. 

"Kami pihak RSJ Prov. Kalbar akan mengikuti arahan dari pihak KPU Provinsi Kalimantan Barat  yang dalam hal ini yang memberikan rekomendasi kepada pihak kami," tuturnya, Jumat (23/11/2018) dihubungi melalui kehumasan RSJ.

Baca: Direktur RSJ Pontianak Sebut Penyembuhan Penyandang Disabilitas Mental Perlu Waktu Lama

Baca: PKB Sambut Baik Penyandang Disabilitas Mental Masuk DPT dan Bisa Milih

Diungkapkannya, di tahun 2014 RSJ yang dipimpinnya juga pernah diberikan rekomendasi langsung oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penyeleksian pasien-pasien yang layak untuk diberikan hak suara. 

Tindak lanjut pihaknya pada saat itu pun mempersiapkan tim seleksi dan mempersiapkan tempat pemilihan. 

Adapun tim yang dipersiapkan pihaknya menyangkut dibeberapa lini, diantaranya yakni Dokter spesialis jiwa, Dokter umum, Psikolog, Perekam medik, Perawat dan Kehumasan.

"Dalam tahapan ini didapat sekitar 400 pasien yang layak mempunyai hak pilih dari 600 pasien yang dirawat di RSJ Prov Kalbar pada tahun 2014 waktu itu," ungkapnya.

"Dan TPS yang disediakan di RSJ terdapat 2 TPS yang karena hal ini menyangkut banyaknya jumlah pasien yang memilih pada saat itu" timpalnya.

Sedangkan teknis pelaksanaan waktu itu, kata dia, sudah sesuai ketentuan yang merujuk pada UU No. 39 tahun 1999 tentang Ham dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Ia pun menerangkan, ada pun teknis pencoblosan yang pihaknya lakukan melalui mekanisme pendampingan yang disaksikan oleh masing-masing saksi Parpol, LSM, serta Pihak Kepolisian, yaitu Pendampingan Pendaftaran, Pendampingan penerimaan surat suara, Pendampingan Menuju bilik suara, Pendampingan memasukkan surat suara pada kotak suara, Pendampingan pencelupan jari pada kotak suara dan Pendampingan kembali ke ruang perawatan.

"Pada saat tahun 2019 mendatang jika surat rekomendasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat diberikan kepada kami maka kami akan melakukan proses ini sesuai ketentuan yang berlaku dan kami akan mempersiapkan semuanya dengan semaksimal mungkin," tutupnya.

 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved