Kajari Sintang: Pengawasan Dana Desa Jangan Dianggap Momok Menakutkan

Syahnan Tanjung menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kajari Sintang: Pengawasan Dana Desa Jangan Dianggap Momok Menakutkan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Syahnan Tanjung menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertempat di Gedung Pancasila Sintang, Kamis (22/11/2018) kemarin. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Syahnan Tanjung menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertempat di Gedung Pancasila Sintang, Kamis (22/11/2018) kemarin.

Menurutnya kegiatan itu merupakan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan aparatnya, mulai dari ASN, Camat, pemerintah desa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan para Kepala OPD.

"Kemarin hadir sekitar 600 peserta, kita lakukan sosialisasi bersama Polres, Kodim, Korem dan dibuka langsung oleh Bu Sekda. Tujuannya untuk memberi pemahaman agar ASN terhindar dari segala tindakan korupsi," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/11/2018) siang.

Baca: Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Jadi Motivasi KPU Sintang Tingkatkan Pelayanan Publik

Dengan pemahaman yang disampaikan, Syahnan berharap dapat menghindari para ASN dari rasa takut terjebak dalam lingkaran korupsi. Terutama bagi para kepala desa yang kerap menganggap keterlibatan aparat penegak hukum sebagai momok menakutkan dalam pengawasan.

"Kita tidak ingin para kepala desa ketika ada anggaran dari APBN atau APBD (Dana Desa-Red), maupun hibah, mereka takut untuk merealisasikannya karena aparat penegak hukum akan memantau dan mengawasi, sehingga jadi seperti menakutkan," jelasnya.

Dia tidak ingin hal ini kemudian menghambat pembangunan, sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pihaknya juga turut aktif mensosialisasikan dan membantu para kepala desa agar penggunaan dana sesuai peruntukannya dan tidak melanggar hukum.

"Karena 2019 mendatang akan banyak dana desa yang digelontorkan, bukan karena politik tetapi penilaian pusat bahwa bermanfaat, artinya dana yang telah digelontorkan tidak menyimpang sehingga perlu penambahan yang tadinya satu miliar menjadi satu miliar lebih," jelasnya.

Dia juga berharap peran media massa untuk ikut membantu memberitakan, baik terkait keberhasilan pengimplementasian dana desa maupun jika ada penyimpangan. Sehingga menjadi kontrol sosial dalam mendukung suksesnya pembangunan dana desa.

Penulis: Wahidin
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved