Berita Video

UPPU Wilayah I Komitmen Perbaikan Jembatan Dusun Nango

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki jembatan tersebut, lantaran beberapa bahan yang diperlukan

UPPU Wilayah I Komitmen Perbaikan Jembatan Dusun Nango
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Warga Dusun Nango, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, yang sedang mencoba memperbaiki jembatan yang rusak, Rabu (21/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang, Salman mengaku akan komitmen memperbaiki jembatan yang dibangun oleh pihaknya tersebut, hanya saja saat ini pihaknya masih terkendala dengan kondisi air pasang dilokasi jembatan.

“Airnya saat ini dalam, para pekerja jadi tidak bisa bekerja mengebor lantaran takut kesetrum,” katanya Rabu (21/11/2018).

Baca: Warga Dusun Nango Gotong Royong Betulkan Jembatan yang Rusak

Baca: Penentuan Lokasi Pemasangan APK, KPU Terima Rujukan dari Pemda

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki jembatan tersebut, lantaran beberapa bahan yang diperlukan sudah disimpan didekat lokasi jembatan.

“Pasti kita perbaiki, nanti tongkat-tongkat yang rusak kita betulkan yang masih bagus tetap dipakai. Batas waktu pekerjaan masih lama sampai 31 Desember soalnya ini menggunakan dana satu tahun anggaran, yang jelas sebelum batas waktu sudah kita perbaiki,” janjinya.

Sementara itu, Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani mengecam sikap Kepala UPPU yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Ia menilai Kepala UPPU ingkar janji mengenai perbaikan yang segera akan dilakukan pasca berita mengenai jembatan rusak itu viral.

“Tapi nyatanya apa yang ia sampaikan ke media sampai sekarang tak ada realisasinya,” sebut Sani.

Bahkan menurut Sani, dari informasi yang didapat oleh nya kalau masyarakat yang akhirnya gotong royong memperbaiki sementara jembatan tersebut, hal ini tentu menampar wajar Pemda dalam hal ini UPPU yang dinilai lalai dan tidak peduli akan kesalamatan masyarakat banyak.

“Ini merupakan tamparan bagi Pemda. Bupati harus mengambil sikap dengan menegur atau berkoordinasi dengan Sekda selaku bapaknya para pegawai, agar dapat mengawasi kinerja para pegawai supaya tidak mengabaikan keluhan dan kepentingan masyarakat banyak,” tutupnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved