Ketua DPRD Sambas Dorong MOU Pemkab dengan Kejari Diimplementasikan

Untuk itu, lanjut dia harus di implementasikan sebagai suatu sikap penegakan hukum yang di ayomi oleh kejaksaan.

Ketua DPRD Sambas Dorong MOU Pemkab dengan Kejari Diimplementasikan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Wawan Gunawan
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat Baginda Polin Lumban Gaol dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas Ir H Arifidiar MH saat menyaksikan Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat menandatangani MOU di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis (22/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua DPRD Kabupaten Sambas Ir H Arifidiar MH mengatakan, Pelaksanaan MOU dan Kegiatan Penyuluhan Kepatuhan Hukum bagi ASN yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas di aula kantor Bupati Sambas.

Untuk itu, lanjut dia harus di implementasikan sebagai suatu sikap penegakan hukum yang di ayomi oleh kejaksaan.

"TP4D ini dan penyuluhan kepatuhan hukum ini. Harus kita maknai sebagai keinginan pihak Kejaksaan yang langsung diimplementasikan yang dihadiri oleh Pak Kejati. Sebagai suatu tindakan atau Suatu sikap dari Yudikatif (penegak hukum) dan diayomi oleh patuan perundang-undangan dengan adanya TP4D," ujarnya, Kamis (22/11/2018).

Baca: Elpiji 3 Kg Langka, Ini Langkah Disperindagkop Kapuas Hulu

"Ayoman ini MOU kepada pemerintah daerah yang sedang membangun dan bentuk pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014," sambungnya.

Ia menjelaskan, pemerintah terdiri dari Eksekutif dan Legislatif. Untuk itu ia meminta agar keduanya bisa menjadi satu kesatuan. Dan itu menurutnya sudah diatur dalam regulasi.

Baca: Kartika Putri Doakan Syahrini Yang Ingin Segera Menikah dan Istiqomah Hijrah

"Pemerintah adalah eksekutif dan legislatif maka ini satu kesatuan. Tidak ada satu pihak untuk menyimpang dari aturan yang ada, karena sesungguhnya kita di Indonesia ada ketentuan regulasi yang mengatur nya termasuk pasal-pasal dalam MOU," tukasnya

Oleh karena itu, ia mengatakan DPRD sangat yakin dan juga akan ikut melaksanakan program-program yang di rencanakan.

Baca: Elpiji 3 Kg Langka, Ini Langkah Disperindagkop Kapuas Hulu

Ia juga menjelaskan saat ini dari segi data pemerintah daerah sudah sangat terbuka pembuka dengan semua pihak. Dan dari pihak Kejaksaan dari segi bantuan hukum Kejaksaan juga telah mengutamakan upaya-upaya yang preventif.

"Saya kira itu jalan yang diharapkan oleh Pak Kejati sehingga serapan daerah tidak ada masalah. Mudah-mudahan tercapai, dan jika itu tercapai maka fiskal yang akan terjaga multiplayer efeknya sumbangsih kepada pembangunan. Maka mari kita dukung sama-sama," tuturnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved