DPRD Kapuas Hulu Dorong Hulu Kapuas Dijadikan Kecamatan

Kasim menjelaskan, apabila melihat jumlah penduduk yang ada khususnya yang usianya diatas 17 tahun jumlahnya diatas 14 ribu jiwa.

DPRD Kapuas Hulu Dorong Hulu Kapuas Dijadikan Kecamatan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Fabianus Kasim 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Fabianus Kasim menyatakan, mengusulkan Kecamatan Hulu Kapuas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Putussibau Selatan dan Kecamatan Kalis.

"Mengapa hulu Kapuas harus kita usulkan sebagai sebagai kecamatan, sebab selama ini masyarakat disana kesulitan dalam mengusulkan pembangunan karena jarak desa menuju kecamatan yang jauh dan memakan biaya yang besar," ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (22/11/2018).

Baca: Nge-Slank Rame-rame Jadi Lagu Penutup Aksi Slank di Ketapang

Baca: Bupati Sambas Sambut Kedatangan Kejati Kalbar

Kasim menjelaskan, apabila melihat jumlah penduduk yang ada khususnya yang usianya diatas 17 tahun jumlahnya diatas 14 ribu jiwa.

Selanjutnya secara geografis Kecamatan Putussibau Selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kallimantan Tengah dan Sarawak Malaysia.

"Apalagi saat ini sudah terbuka jalan penghubung trans Kalimantan Putussibau-Kaltim yang melalui desa tanjung lokang," ucapnya.

Terkait dimana lokasi ibukota kecamatan tersebut, jelas Kasim nantinya harus didiskusikan dengan berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, pemerintahan desa dan kecamatan serta lain-lainnya.

"Jumlah desa yang nantinya masuk dalam kecamatan Pemekaran itu seperti Desa Sayut, Cempaka Baru, Lunsara, Beringin Jaya, Tanjung Lokang, Bungan Jaya dan Kereho," ujarnya.

Dalam upaya mendorong ini, Kasim telah menyampaikan melalui Pemadangan Umum Anggota DPRD Kapuas Hulu, selanjutnya SKPD terkait harus menyikapi utamanya Bupati dan SKPD terkait menindaklanjuti aspirasi ini termasuk dalam bentuk anggaran.

"Selanjutnya Pembentukkan Kecamatan ini akan diputuskan melalui peraturan daerah (Perda)," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved