Disabilitas Mental Bisa Ikut Memilih di Pemilu 2019

"Hasil diskusi Bawaslu RI dengan para penyandang disabilitas, bahwa para penyandang disabilitas punya potensi untuk disembuhkan," kata Faisal

Disabilitas Mental Bisa Ikut Memilih di Pemilu 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - KPU akan memasukkan pemilih tunagrahita ke dalam daftar pemilih pada Pemilu 2019. Hal ini dilakukan atas rekomendasi yang diberikan Bawaslu RI.

Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza pun membenarkan hal tersebut.

Baca: Sukiryanto : Jangan Karena Beda Pilihan Presiden Kita Terpecah Belah

Baca: Sejumlah Peserta Pemilu 2019 Deklarasikan Pemilu Damai

Menurutnya, Di PKPU, disebutkan pemilih itu adalah yang tidak terganggu jiwa dan mentalnya. 

"Hasil diskusi Bawaslu RI dengan para penyandang disabilitas, bahwa para penyandang disabilitas punya potensi untuk disembuhkan," kata Faisal, Rabu (21/11/2018).

"Sementara di UU 39 tahun 99 tentang HAM dan UU 8 tahun 2016 tentang disabilitas mengatakan bahwa pemilih disabilitas punyai hak, satu diantaranya ialah hak aksesbilitas dalam pemilu. Dari dasar itulah kemudian, Bawaslu memberikan rekomendasi pada KPU untuk memastikan penyandang tunagharita tetap didaftarkan dalam DPT, dengan catatan pada saat pemungutan suara harus didampingi oleh petugas KPPSnya. Kemudian agar mengindentifikasi di TPS ada berapa disabilitas," jelasnya.

Kemudian terkait dengan itu, kata dia, di PKPU penyandang disabilitas mental atau gharita boleh menunjukan atau memiliki surat dari dokter untuk mendapatkan hak pilih.

Untuk mengantisipasi kecurangan, ia pun menerangkan jika Bawaslu memastikan dalam konteks pemungutan suara haknya tetap diberikan, namun kemudian nanti akan memberikan hak suaranya harus dipastikan didampingi oleh petugas KPPS. Dan didalam DPT juga ada kolom disabilitas.

"Basisnyakan di TPS, tetap saja waktu pencoblosan misalnya untuk disabilitas mental, tidak ada surat keterangan sehat dari dokter maka tidak bisa memilih," bebernya.

"Prinsipnya kita sedang mengkonsep surat untuk Bawaslu Kabupaten Kota guna mengindentifikasi hal tersebut, jadi bisa berkoodinasi dengan RSJ masing-masing," timpalnya.

Menurut Faisal pula, tantangan yang dihadapi ialah sulitnya pendampingan oleh KPPS serta tidak dizinkan penyandang tuna gharita memilih oleh keluarga.

"Memang tantangannya saat pencoblosan, pelajaran dari Pilgub, petugas KPPS merasa mendampinginya agak susah, atau malah keluarga tidak mengizinkan. Kita dalam konteks itu juga akan terus berkoodinasi dengan asosiasi penyandang disabilitas," tutupnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved