Kunjungi Sanggau, Ini Yang Dibahas Dirjen Perhutanan Sosial Bersama Bupati Sanggau

Bambang Supriyanto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Sanggau. Rombongan diterima langsung Bupati Sanggau

Kunjungi Sanggau, Ini Yang Dibahas Dirjen Perhutanan Sosial Bersama Bupati Sanggau
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Supriyanto saat memberikan kopi kepada Bupati Sanggau, Paolus Hadi dirumah dinasnya, Sabtu (18/11) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Supriyanto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Sanggau. Rombongan diterima langsung Bupati Sanggau, Paolus Hadi di rumah dinasnya, Sabtu (18/11) malam.

Bupati juga didampingi Ketua TP PKK Sanggau, Arita Apolina, sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab Sanggau dan yang lainya.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bambang Supriyanto menyampaikan, pihaknya sengaja datang ke Kabupaten Sanggau untuk mencari lokasi terkait rencana proyek Forest Programm (FP) V kerjasama Indonesia-Jerman, senilai USD 17 juta.

Baca: Lafadz Niat Puasa Senin Kamis, Lengkap dengan Cara Berbuka Baginda Rosulallah Muhammad SAW

“Mulainya Mei 2018, Itu untuk social forestry. Untuk tiga lokasi, yaitu NTT, Jawa, dan Kalbar. (Sanggau), karena masih luas hutannya dan ada hutan adatnya,” katanya.

Selain itu, ia juga ingin melihat langsung hutan adat di Desa Tae yang telah menerima SK Presiden terkait perlindungan dan pengakuan hutan masyarakat adat.

“Kemudian ada lima SK Hutan Kemasyarakatan di Sanggau, dan luasnya cukup besar. Sekitar 15 ribu hektar, kita ingin lihat mengenai perkembangannya,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (18/11).

Dikatakanya, perhutanan sosial sebetulnya tidak hanya negara memberikan askses kepada rakyatnya, tetapi yang paling penting memastikan bahwa akses dalam bentuk hutan itu memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.

“Tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial dan ekologi. Senin kita ngobrol dengan pak Bupati. Beberapa hal yang akan dibicarakan antara lain mengenai tata ruangnya. Mana daerah yang dilindungi karena mata air, mana daerah bertebing, mana daerah garapan. Khusus untuk garapan, harus dibicarakan lebih dulu kepada petani, ” jelasnya.

“Kemudian mau komoditasnya apa. kalau itu sudah punya rencananya kan bisa didorong itu. Yang namanya izin hutan sosial itu semua Hutsos dari kementerian itu bisa masuk. Contoh dari Dana Desa bisa masuk, dana bantuan sosial. Itu dalam bentuk yang hibah. Tapi kalau rakyatnya sudah cukup mampu, sebetulanya bisa juga kita sambungkan dengan bank, seperti KUR, atau BLU bagi hasil,” tambahnya.

Artinya, lanjutnya, lahan yang diberikan kepada rakyat itu harus punya produktivitas ekologi dan ekonomi. “Syukur-syukur punya nilai tambah. Contoh rotan. Jangan dijual roll materialnya tapi sudah diolah atau kopi, tidak dijual bijinya. Soal kepemilikan (tetap) punya negara,” tegasnya.

Apabila ada masyarakat yang lebih dulu hutan tersebut, Bambang mengatakan bisa saja lokasi itu dikeluarkan dari hutan kemudian disertifikasi.

“Jadi skema reformasi agraria kan ada dua, pertama Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Kalau yang sudah terlanjur ada pemukiman, kan ada melalui tim inventarisasi Provinsi Kalbar, bisa diusulkan bisa menjadi TORA. Artinya bisa dikeluarkan dari hutannya kemudian bisa disertifikasi. Tapi kalau akses hutannya masih punya negara,” pungkasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved