AJI Pontianak-JPK Galang Aksi Penolakan Eksekusi Terhadap Kasus Baiq Nuril

Kegiatan ini diprakarsai Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak

AJI Pontianak-JPK Galang Aksi Penolakan Eksekusi Terhadap Kasus Baiq Nuril
TRIBUNPONTIANAK/NINA SORAYA
Masyarakat yang melintas Car Free Day berfoto di depan backdrop yang bertuliskan penolakan eksekusi terhadap Ibu Nuril, Minggu (18/11/2018). Aksi penolakan juga dilakukan di beberapa daerah lain seperti Jember, Denpasar, Makassar. 

Putusan Pengadilan Negeri Mataram ini kemudian dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta kepada Nuril.

Baca: Pemuda Pancasila Tegas Minta Pemkot dan Polresta Pontianak Tak Beri Izin Cap Go Meh Karena Pemilu

Baca: PFKPM Imbau Pemerintah dan Polresta Pontianak Tak Keluarkan Izin Perayaan Cap Go Meh, Ini Alasannya

Padahal mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram itu sebelumnya dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Mataram pada 26 Juli 2017.

Warga Kota Pontianak juga bisa memberikan dukungan moril melalui sosial media, dengan mengunggah foto dengan tagar #tolakeksekusiibunuril dan #saveibunuril.

“Aksi ini juga untuk mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk ikut menggalang dana di kitabisa.com untuk membantu Ibu Nuril membayar denda Rp500 juta, serta agar Ibu Nuril terhindar dari penjara selama 6 bulan,” ujar Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Kusmalina.

Aksi ini juga sebagai upaya non litigasi terhadap kasus-kasus lainnya, dimana negara abai terhadap perlindungan hak-hak warga negaranya, untuk mendapatkan keadilan.

Warga Kota Pontianak pun tampak antusias memberikan dukungan.

Aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB ini digelar di kawasan Car Free Day, Jalan Ahmad Yani Pontianak.

Relawan Southeast Asis Freedom of Expression Network (SAFEnet) Kalimantan Barat, Aseanty Pahlevi, menambahkan, organisasi sipil yang memperjuangkan hak-hak digital warga di Asia Tenggara ini juga telah membuat pernyataan sikap dengan mempertanyakan hasil putusan MA, yang menutup mata pada fakta-fakta di Pengadilan Negeri Mataram.

Baca: Forum Indonesia Menulis Ngopi Bareng Ombudsman Kalbar

Baca: Klasemen Moto2 Usai MotoGP Valencia Spanyol 2018, Francesco Bagnaia Kokoh Dipuncak

“Dalam persidangan Nuril tidak terbukti bersalah menyebarluaskan konten asusila seperti yang dituduhkan,” katanya.

Tidak ada unsur mens rea atau niatan jahat dari Nuril ketika merekam perbincangan dengan M, atasannya.

Perekaman ini merupakan upaya membela diri atas pelecahan seksual yang dilakukan M kepadanya.

“SAFEnet juga menolak pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan Rabu ini, dan mendesak agar Presiden RI memberikan amnesti atas ketidakadilan ini,” katanya.

SAFEnet juga mendorong agar Komisi III DPR RI dapat menyetujui pemberian amnesti tersebut. (NIN)

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved