Odang Nilai LHKPN Sebagai Upaya Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Pada penyampaian LHKPN saat ini, diakuinya, komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan kemudahan pada wajib lapor

Odang Nilai LHKPN Sebagai Upaya Cegah Penyalahgunaan Wewenang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Inspektorat Kubu Raya menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik di kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (15/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Inspektorat Kabupaten Kubu Raya menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN secara elektronik di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (15/11/2018).

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Odang Prasetyo, mengatakan penerapan pelaporan LHKPN berbasis elektronik akan memudahkan para penyelenggara negara untuk melaporkan harta dan aset yang dimilikinya. 

Baca: Baru 14 Persen Pejabat di Kubu Raya yang Menyerahkan LHKPN

Baca: 134 Pejabat di Kubu Raya Wajib Laporkan Harta Kekayaan

"Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Melalui sosialisasi ini diharapkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki kepatuhan dan kesadaran moral dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan sejujur-jujurnya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya. 

Odang mengatakan peraturan bupati tentang LHKPN merupakan upaya mencegah penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aturan tentang LHKPN, menurut dia, juga menjadi upaya mendorong transparansi pejabat penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

"Aturan ini merupakan langkah preventif sehingga ditujukan kepada semua pejabat negara dari tingkat pusat hingga kecamatan. Apabila pejabat bersih, maka insya Allah pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya juga akan sejahtera dan transparan serta tentunya diberkahi Allah Taala," lanjutnya 

Pada penyampaian LHKPN saat ini, diakuinya, komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan kemudahan pada wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN-nya, cukup melalui aplikasi E-LHKPN. 

"Tidak seperti beberapa waktu sebelumnya di mana LHKPN dilakukan secara manual dengan mengisi sejumlah formulir dengan puluhan halaman. Karena itu para pejabat peserta bimtek wajib mengikuti kegiatan sampai selesai dan memanfaatkan kehadiran narasumber dari KPK untuk melakukan pendampingan pengisian E-LHKPN," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved