Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, YSSN-Ditjend PAUD DIKMAS Sasar SMPN 11 Kota Pontianak

Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara Kalimantan Barat selenggarakan sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Fasilitator PTPPO Daerah Kalbar mitra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD & DIKMAS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Arifin Alapan SE (paling kiri), Kepala SMPN 11 Kota Pontianak Subarjono (dua dari kiri) dan perwakilan Disdikbud Kota Pontianak berfoto bersama usai sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Guru PGRI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Marzuki, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Selasa (6/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara Kalimantan Barat selenggarakan sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Guru PGRI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Marzuki, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Selasa (6/11/2018).

Sosialisasi diikuti oleh siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 Kota Pontianak, orangtua, kepala sekolah, dewan guru dan pengawas Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tak hanya presentasi, sosialisasi juga diisi beberapa rangkaian kegiatan diantaranya distribusi leaflet, pemasangan poster di papan majalah dinding sekolah, serta pemasangan spanduk bertuliskan kalimat Stop Perdagangan Orang.

Baca: Ayu Ting Ting Terdiam Saat Lagi Live Ditagih Wendy Cagur Gara-gara Tak Bayar Utang

Fasilitator PTPPO Daerah Kalbar mitra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD & DIKMAS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Arifin Alapan SE menerangkan sosialisasi bertujuan mengedukasi peserta didik melalui peningkatan pengetahuan baru guna antisipasi kejahatan TPPO yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

“Ini tindak lanjut dari pelatihan, Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara Kalbar sebagai mitra Ditjend PAUD dan DIKMAS untuk mensosialisasikan pendidikan pencegahan TPPO,” ungkapnya.

Arifin menambahkan sosialisasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah libatkan semua pihak untuk mengeliminir TPPO seperti mitra kerja, lembaga pendidikan,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelurahan, PKK, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), orangtua serta siswa-siswi tingkat SMA/SMK di Kota Pontianak.

Kegiatan ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat karena Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah masuk kategori transit dan daerah tujuan dalam negeri.

“Sangat membutuhkan komitmen dan perhatian sungguh-sungguh dalam pencegahan TPPO melalui sosialisasi, advokasi, diskusi terbatas, peningkatan penyadaran, kampanye penyuluhan, dialog multi pihak, penguatan kapasitas institusi terintegrasi dan keberlanjutan,” jelasnya.

Ia menimpali persoalan perdagangan orang merupakan tindak kejahatan lokal, regional dan internasional di beberapa negara termasuk di Indonesia. TPPO merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.

“Kalbar memiliki wilayah strategis terjadinya perdagangan manusia menuju Serawak Malaysia Timur maupun Brunei Darussalam. Sebab, wilayahnya berbatasan langsung melalui jalur darat,” terangnya.

Adanya 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampong di Sarawak dimanfaatkan oleh pihak calo/broker berkedok sebagai penyalur tenaga kerja. Kawasan itu sangat berbahaya dalam transaksi perdagangan orang, selain wilayahnya sangat luas dan terpencil juga pengawasan aparat kedua negara sangat longgar.

“Kegiatan perdagangan orang yang dilakukan oleh para sindikat yaitu dengan membentuk suatu jaringan sampai ke tingkat kampung. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menjanjikan kepada calon tenaga kerja akan memperoleh penghasilan lumayan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” paparnya.

Ketertarikan bekerja, kata dia, dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta terbatasnya akses pelayanan publik. Arifin mengakui perdagangan manusia sangatlah berisiko tinggi sebab bisa akibatkan gangguan jiwa, kesehatan, mental dan fisik karena diperlakukan tidak wajar oleh majikan.

“Untuk itu diperlukan penyadaran masyarakat, rehabilitasi, reingtrasi, pemberdayaan, dan perlindungan hukum terhadap korban trafficking. Jika hal ini tidak dilakukan akan terjadi penyebaran penyakit kelamin bahkan HIV-AIDS, lantaran kebanyakn perempuan dipekerjakan pada kegiatan prostitusi,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved