Pemilu 2019

Bawaslu Kapuas Hulu Siap Laksanakan UU Tentang Pemilu, Ini Penjelasan Musta'an

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Musta'an menyatakan, kalau pihaknya sudah sangat siap dalam melaksanakan amanah UU No. 7 Tahun 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Musta'an 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Musta'an menyatakan, kalau pihaknya sudah sangat siap dalam melaksanakan amanah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yakni melaksanakan sosialisasi tentang aturan yang diatur dalam UU 7 tahun 2017, Perbawaslu maupun PKPU. Berupa pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu dan maupun oleh penyelenggara pemilu.

"Melaksanakan tugas-tugas pengawasan di semua tahapan Pemulu. Melaksanakan tugas pencegahan, penindakan dan penanganan sengketa. Baik sengketa antara peserta maupun peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (KPU)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/11/2018).

Baca: Salahgunakan Izin Imigrasi, 3 Seleb Luar Negeri Ini harus Rela Dideportasi Dari Indonesia

Sampai saat ini jelas Musta'an, semua tahapan pemilu di wilayah Kapuas Hulu masih relatif aman. Karena Bawaslu mengedepankan dan intensip malakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi secara intensif. Baik melalui media sosial maupun tatap muka (Rakor dan Sosialisaai Partisipatif)

"Sejauh ini semua alat praga kampanye dan tahapan kampanye sudah sesuai Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Kampanye dan PKPU 23, 28 dan 33 tentang kampanye. Memang ada beberapa pelanggaran kecil, tetapi langsung di tindak lanjuti oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan. Sampai hari ini ketaatan peserta Pemilu di wilayah kabupaten Kapuas Hulu terhadap aturan pemilu cukup bagus," ucapnya.

Terkait potensi kerawanan, Musta'an mengakui jelas ada karena wilayah Kapuas Hulu sangat luas. Sementara akses transportasi juga terbatas terutama ke daerah pedalaman. Masih banyak desa yang sulit di akses, terutama daerah danau, perhuluan sungai kapuas dan lainnya.

"Selain itu masih banyak desa yang belum bisa akses komunikasi dengan lancar (blank spot area). Dari 282 desa ada 171 desa yang belum bisa akses telekomunikasi dengan lancar. Bahkan ada yang tidak memiliki jaringan. Seperti kecamatan Putussibau Selatan wilayah Hulu Kapuas, Putussibau Utara DAS mendalam. Selimbau Wilayah Danau, Silat Hulu wilayah perhuluan sungai Silat. Kecamatan-Kecamatan diwilayah utara masih banyak desa yang sulit akses telekomunikasi," jelasnya.

Menurutnya, semua pelanggaran tentu berpotensi terjadi, karena ini politik. Tetapi Bawaslu lebih fokus pada pengawasan politik identitas (Politik SARA). Karena penduduk Kapuas Hulu suku dan agama mejemuk. Walaupun selama ini Kapuas Hulu sangat aman dari konflik identitas. Karena Kapuas Hulu masih keluarga besar. Perbedaan suku dan agama tidak pernah jadi persoalan.

"Tetapi kita tidak boleh terlena dengan kondisi aman. Perlu pencegahan sejak dini. Karena dampak dari politik identitas sangat besar," ucapnya.

Musta'an menuturkan, kemudian untuk politik uang juga sangat rawan, maka itu perlu kerja keras seluruh jajaran Bawaslu. Karena politik uang dampaknya sangat dasyat. Jika sudah banyak mengeluarkan yang bersangkutan jadi akan berlaku hukum ekonomi, sehingga bisa berpotensi korupsi. Jika tidak jadi bisa depresi berat. "Barang siapa memberi sesuatu berupa uang atau barang serta janji-janji atau materi lainnya di denda Rp 24 juta dengan ancaman pidananya 2 tahun penjara," ujarnya.

Sentra Gakkumdu sudah dibentuk, dengan demikian seluruh jajaran Bawaslu mulai dari tinggkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan (Panwaslu kecamatan) dan PPKD (Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa) sudah sangat siap untuk mengawal pesta demokrasi agar berjalan lancar, aman dan tertib. Sehingga Pemilu berkualitas, lahirlah pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas.

"Kami tentu memiliki banyak keterbatasan. Mulai dari personil sampai pada sarana dan prasarana pendukung. Karenanya kami sangat mengharapkan pranaktive seluruh lapisan masyarakat dalam mengawal, mengawasi, mencegah dan melaporkan ke bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakan keadilan pemilu. Pemilih cerdas pemilu berkualitas dan terpilihlah pemimpin dan wakil rakyat yang berintehritas," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved