Tingkatkan Akurasi Data Peserta PBI-APBD BPJS Kesehatan Rekonsiliasi Dengan Pemda Se-Kalbar

Sebagai bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan data peserta

Tingkatkan Akurasi Data Peserta PBI-APBD BPJS Kesehatan Rekonsiliasi Dengan Pemda Se-Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Rekonsiliasi peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) Se-Kalimantan Barat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sebagai bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan data peserta dan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang didaftarkan oleh Pemeintah Daerah maka BPJS Kesehatan menggelar kegiatan “Rekonsiliasi peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) se Kalimantan Barat,” kegiatan ini dilaksanakan di Pontianak, Rabu (31/10/2018).

Menjadi narasumber dalam kegiatan ini diantaranya Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Fachrurrazi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Andy Jap, serta pejabat lain diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial se-Kalimantan Barat.

Baca: Berikut Ini Prakiraan Cuaca Kalbar dari BMKG Supadio

“Seperti kita ketahui bersama bahwa akurasi data peserta harus selalu kita tingkatkan untuk menunjang akurasi masterfile serta pemenuhan hak-hak peserta JKN-KIS dalam memperoleh layanan kesehatan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan program JKN-KIS terus berkesinambungan sesuai Nawacita Presiden Republik Indonesia,” tutur Fachrurrazi

Fachrurrazi juga menegaskan bahwa strategi untuk mendapatkan sasaran penduduk yang belum terdaftar ke dalam program JKN-KIS adalah dengan pemadanan data peserta dengan masterfile kependudukan. Dari pemadanan tersebut kita dapat memetakan daerah mana dan siapa saja penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan, sehingga upaya sosialisasi, rekrutmen peserta dan pemetaan segmen peserta yang belum terdaftar dapat berjalan optimal, tentunya ini diperlukan dukungan dari unsur-unsur satuan kerja di Pemerintah Daerah.

Melalui kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat tercapainya kesesuaian dan persetujuan terkait data peserta khususnya PBI yang didaftarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah di Provinsi Kalimantan Barat. (*)

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved