Dewan Sambas Minta Dinkes Ajukan DAK Lebih Besar Dari Anggaran 2018

Untuk itu, Figo meminta agar di tahun anggaran berikutnya dinas bisa mengalokasikan dana yang lebih besar lagi.

Dewan Sambas Minta Dinkes Ajukan DAK Lebih Besar Dari Anggaran 2018
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas untuk mengajukan. Anggaran yang lebih besar lagi untuk Jampersal di anggaran 2019.

Menurutnya, terhitung sejak 14 oktober lalu, dana DAK yang di alokasikan kepada Jampersal sebesar 5 miliar lebih. Dalam rangka untuk menekan kematian ibu melahirkan dan anak baru lahir, dinyatakan habis kuotanya.

Baca: Buka Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati Sambas Minta Selamatkan Generasi Muda

Baca: DPRD Minta Bupati Bicarakan Anggaran Pembangunan Jalan Jawai Dengan Komisi C

Untuk itu, Figo meminta agar di tahun anggaran berikutnya dinas bisa mengalokasikan dana yang lebih besar lagi.

"Kedepan saran saya dengan tingginya jumlah ibu hamil di Sambas, kita minta kepada Dinas terkait untuk mengajukan dana DAK jampersal lebih besar, agar kejadian seperti di tahun ini tidak terulang," ujarnya, Selasa (6/11/2018).

"Sehingga semua warga dapat merasakan pelayanan kesehatan persalinan dalam bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi," tambahnya.

Meski begitu, Figo mengatakan dirinya mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan beserta jajarannya. Karena dianggap telah berhasil menyerap anggaran tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Karena jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya penyerapan anggaran Jampersal di Kabupaten Sambas hanya terserap 50 persen.

"Ini kan membuktikan bahwa warga Sambas tingkat kehamilan dan kelahirannya sangat tinggi. Jadi program seperti Jampersal harus benar-benar di manfaatkan oleh masyarakat. Nah penyerapan ini juga berkat sosialisasi yang seius dan intens dari dinas terkait," jelasnya.

Menurut Figo, dengan habisnya anggaran dan kuota Jampersal tersebut tentu akan berdampak terhadap pelayanan persalinan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Untuk itu, Figo meminta agar hak-hak masyarakat yang kurang mampu harus tetap diperhatikan dan di jaga. Agar warga yang kurang mampu saat melahirkan bisa sesuai dengan amanat dari perundangan.

"Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) itukan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan," tegasnya.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah mengambil kebijakan.

Sebagaimana, diketahui, kebijakan Pemerintahan Sambas melalui Dinas Kesehatan sudah membuat formulasi dan solusi. Yaitu dengan mengalihkan ke BPJS PBI.

"Karena dana Jampersal sudah habis maka untuk pelayanan ibu melahirkan buat warga miskin bisa mengajukan ke BPJS PBI daerah melalui validasi Dinas Sosial," tutupnya. 

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved