Datangi Kantor DPRD Kubu Raya, Aliansi Pemuda Desa Tembang Kacang Pertanyakan Pembangunan

Koordinator aksi, Budiman menilai dikala pembanguan terjadi di Kubu Raya wilayah tembang kacang masih jauh dari harapan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Aliansi Pemuda Desa Tembang Kacang Sungai Raya mendatangi kantor DPRD Kubu Raya, mempertanyakan proses pembangunan di jalur Kumpai dan Tembang Kacang, Senin (29/10/018).  

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Aliansi Pemuda Desa Tembang Kacang Sungai Raya mendatangi kantor DPRD Kubu Raya, mempertanyakan proses pembangunan di jalur Kumpai dan Tembang Kacang, Senin (29/10).

Koordinator aksi, Budiman menilai dikala pembanguan terjadi di Kubu Raya wilayah tembang kacang masih jauh dari harapan. 

Baca: Polri-PDRM Komitmen Berantas Kejahatan Transnasional Wilayah Perairan Perbatasan  

Baca: Ini Tujuan Dari Dilakukannya Gala Desa di Kubu Raya

"Perkembangan pembangunan diberbagai daerah kecamatan di Kubu Raya sangat meningkat, baik infrastruktur jalan poros, peningkatan pangairan maupun jalan dan jembatan di desa-desa. Namun peningkatan dan pengembangan pembangunan yang ada tidak sama dan jauh berbeda dengan daerah hunian kita di jalur Kumpai dan Tebang Kacang dan sampai saat ini masih jauh panggang daripada api," ujarnya.

Padahal menurut dia Sungai Raya merupakan ibu kota dari kabupaten kubu raya. Ia mengaku sempat genbut ketika Bupati Rusman Ali melakukan kunjungan kerja ke desa Tebang Kacang pada tanggal 08 Februari 2017 lalu. 

"Saat kunjungan tersebut ada kabar bahwa jalan poros kumpai ke tebang kacang sudah dianggarkan sebanyak 7 Miliyar. Namun sampai saat ini janji tersebut hanya sebagai kue manis dari orang tua kepada anak, agar berheti menangis saja, buktinya sampai saat ini tidak ada buktinya," lanjutnya. 

Tentu saja ia juga merasa bingung dengan pembangunan tersebut dan mempertanyakan beberapa hal. Termasuk apakah belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah yang tersebut.

"Entah apa dan bagaimana ini bisa terjadi, apakah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih belum selesai dibahas. Atau memang anggaran yang ada tidak mencukupi dan atau memang sengaja dibiarkan, karena kita tidak punya wakil rakyat Jalur Kumpai Raya," tuturnya. 

Jika memang alasannya tidak ada wakil rakyat dari wilayahnya namun setiap pesta demokrasi masyarakat tebang kacang selalu ikut serta dalam pesta tersebut. 

"Ironis sekali jika kita bisa melihat dan membaca bahwa sungai raya itu juga bagian daripada Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya, malah pembangunan hampir tidak pernah berlabuh di desa Tebang Kacang (jalan poros kumpai raya). Jika merujuk sila kelima pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia maka menuntut kita bahwa tidak ada pembatas dalam bingkai berbangsa dan bernegara dalam membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat, jadi tidak ada alasan untuk membeda-bedakan wilayah maupun basis afiliasi politik masyarakat," ungkapnya. 

Pada akhirnya kehadiran Aliansi Pemuda Desa Tebang Kacang (APDTBK) di DPRD Kubu Raya menuntut beberapa hal.

"Kami menagih kerja DPRD Dapil II Sungai Raya yang sudah hampir 5 tahun duduk di kursi Rakyat, namun tidak ada satupun bukti dari kerjanya. Jalan poros (Kumpai Raya) harus dijadikan sebagai skala prioritas dan dimasukan anggaran tahun 2019 dan meminta transparansi anggaran pembagunan jalan poros Kumpai Raya," tuturnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved