Pemilu 2019

Pokja Rumah Demokrasi Ingatkan Kades Tidak Berkampanye Caleg

Rizki Imanuddin SH mengingatkan agar para kades tidak menggunakan jabatannya untuk berkampanye bagi Calon Legislatif

Pokja Rumah Demokrasi Ingatkan Kades Tidak Berkampanye Caleg
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pokja Rumah Demokrasi Korwil Singbebas, Rizki Imanuddin SH. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Korwil Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas) Rizki Imanuddin SH mengingatkan agar para kades tidak menggunakan jabatannya untuk berkampanye bagi Calon Legislatif (Caleg) peserta pemilu legislatif 2019.

"Kan ada larangan kades ikut dalam kampanye atau mengkampanyekan salah satu kontestan pemilu. Dan itu diatur tegas dan jelas dalam UU pemilu No 7 tahun 2017 pada psal 280," ujar Rizki Imanuddin, saat di hubungi Tribun, Minggu (28/10/2018).

Menurutnya, dalam aturan itu salah satunya adalah melarang kades untuk terlibat dalam kampanye, yang mengakibatkan potensi menguntungkan salah satu calon atau paslon pemilu 2019 nanti.

Baca: Ancaman Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Terlibat Politik Praktis Bisa di Pidana

Lebih lanjut Rizki mengatakan, bahkan dalam UU mengatur mulai dari Sanksi administratif hingga pidana bagi kades yang melanggar ketentuan tersebut.

"Karna bukan hanya UU Pemilu yang melarang tetapi UU Desa juga melarang kades terlibat sebagai anggota Parpol. Apalagi jika sampai membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini contohnya ikut berkampanye, itu sangat tegas tidak boleh dilarang," tegasnya.

"Kenapa di larang, itu di karenakan kades juga merupakan penyelenggara pemerintahan sehingga kades dan BPD itu tidak di perkenankan terlibat kampanye," jelasnya.

Rizki juga mengatakan, jika terdapat hal sedemikian terjadi, maka masyarakat dipersilahkan melaporkan ke Bawaslu yang ada di daerahnya, untuk kemudian di tindak lanjuti.

Menurutnya, jangan sampai nantinya terjadi pembiaran yang berkelanjutan.

"Kan yang kita hindari adalah adanya keberpihalan kades dalam membuat kebijakan di desa yang kemudian merugikan masyarakat. Misalkan bagi yanh tidak memilih calon yang ia dukung maka pembangunan di Dusun di alihkan atau di abaikan pembangunannya, itu akan termasuk pada tindakan diskriminatif," terangnya.

Oleh karenanya ia berharap agar para Kepala Desa dan BPD bisa netral dan menjaga netralitasnya.

"Ya kita berharap kades beserta BPD di Desa harus menjaga netralitasnya pada pemilu, jika ingin ikut berkampanye lebih baik mengundurkan diri dari jabatan saja," tutupnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved