Pemkab Landak Latih Pengelola Keuangan di Jakarta

Pemerintah Kabupaten Landak menginginakan laporan keuangan akurat dan akuntabel dengan meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelaksana Fungsi

Pemkab Landak Latih Pengelola Keuangan di Jakarta
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wabup Landak Herculanus Heriadi saat membuka bimtek di Jakarta pada 24-25 Oktober 2018 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak menginginakan laporan keuangan akurat dan akuntabel dengan meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelaksana Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Milik Daerah yang bertempat di Swiss-Belhotel Mangga Besar Jakarta, 24-25 Oktober 2018.

Bimbingan Teknis tersebut dilakukan atas kerjasama Pemkab Landak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi dan dihadiri Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III, BPKP RI, Kepala BPKAD Kabupaten Landak, serta tamu undangan lainnya.

Heriadi menjelaskan, kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah untuk menyajikan laporan keuangan diamanatkan dalam pasal 320 Ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Baca: 6 Fakta Mengejutkan Ayah Kandung Perkosa Anaknya di Mempawah, Korban Alami Luka di Organ Intimnya

Dimana laporan keuangan tersebut memuat paling sedikit tujuh jenis laporan konsolidasi, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

"Dari tujuh jenis laporan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai etintas akuntansi wajib menyajikan lima jenis laporan, terdiri atas Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan," ujarnya.

Lanjutnya lagi, Slaemua laporan dimaksud disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual, secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penwrapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

"Pelatihan ini perlu dilakukan agar ke depan Pemkab Landak mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Laporan keuangan dapat disajikan dan disampaikan tepat waktu kepada para pengguna laporan keuangan dan tentunya kita harus tetap mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK-RI," harapnya.

Heriadi juga mengapresiasi kerja keras serta capaian prestasi yang telah diraih atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Landak selama ini. Karenanya sudah lima kali berturut-turut memperoleh WTP atas laporan keuangan dari BPK-RI.

"Prestasi ini harus terus kita jaga dan pertahankan karena disamping menunjukan kualitas kinerja bagi pengelolaan keuangan Pemkab Landak," ungkapnya.

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved