Pemilih Non DPT Ratusan Ribu, Kubu Jokowi Usulkan KPU dan Kemendagri "Islah"

Maka dari itu, Ia menyarankan agar pihak Kemendagri dan KPU harus ada kesepakatan, rujukan mana yang dipakai.

Pemilih Non DPT Ratusan Ribu, Kubu Jokowi Usulkan KPU dan Kemendagri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua TKD Jokowi-KH Ma'ruf di Kalbar, M Jimi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua TKD Jokowi-KH Ma'ruf di Kalbar, M Jimi berharap KPU dan Kemendagri menyamakan persepsi ataupun yang umum diistilahkan "islah" dalam mengatasi problem jumlah pemilih non DPT.

M Jimi mengatakan, semua pihak harus melihat dulu soal DPT, soal DP4 dan seterusnya, muara akhirnya adalah memberikan kesempatan dan peluang kepada anak bangsa untuk ikut terlibat aktif menggunakan hak konstitusi untuk memilih pemimpinnya.

Baca: Penyerahan 1 Unit Ambulance dari BRI Untuk Armed 16/Komposit Ngabang

Baca: Bupati Ketapang Sangat Menyayangkan Kejadian yang Menimpa Kadis PUTR

"Dan hal ini tidak boleh terkangkangi, masalah terdaftar atau tidak di DPT, kita berpolemik terkait data, KPU juga tentu menggunakan DPT yang diperjalannnya selalu berfluktuasi karena usia manusia bertambah, mana tau diperjalanan saat DPT selesai ada yang tadi umur 15-16 tahun menjadi 17 tahun, nah maka pada ending itu, kebijakan Kemendagri saya sangat sependapat menggunakan DP4 yang bersumber dari data kependudukan terkini, yang sahih, dan Kemendagri sudah mengumumkan bahwa DP4 sahih dan betul, karena sesuai waktu, sedangkan DPT ada rentang waktu untuk pemuktahiran," katanya, Rabu (24/10/2018) ditemui diruang Fraksi PDI Perjuangan Kalbar.

Kalau terkait kecurangan, lanjut anggota DPRD Kalbar ini, sebab data harus paham juga Indonesia yang begitu besar tentu dengan jumlah penduduk 263 juta bukan hal gampang yang dijawab.

Maka, kata dia, tentu ada data bertimpa, orang yang mengambil data juga tidak valid.

Maka dari itu, Ia menyarankan agar pihak Kemendagri dan KPU harus ada kesepakatan, rujukan mana yang dipakai.

"Maka KPU dan Kemendagri harus mengunci suatu sistem, dasar perhitungan yang mana mau dipakai agar tidak jadi polemik. Nanti jika ada yang kalah pemilu malah menyalahkan pemerintah, dan seperti KPU," tuturnya.

"Harapan kita kedepan sebenarnya untuk pendataan penduduk ini betul-betul, itulah sebabnya hari-hari terakhir pemerintahan Jokowi untuk membuat infrastruktur menjadi baik agar jarak capai ke daerah dan mempelajari kondisi daerah termasuk data penduduk menjadi mudah. Tapikan ini proses, dalam proses yang pemilu tak lama lagi, kita berharap pada Kemendagri dan KPU membuat kesepakatan yang mana dipakai agar tak ada saling tuding dan tuduh, apalagi sampai fitnah," timpalnya.

Terkait surat suara, Pria yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil 1 Kalbar ini pun percaya bakal tecover.

Hal ini lantaran partisipasi pemilih Indonesia yang juga tak terlalu tinggi, dan tentu sudah ada surat suara yang memang dicetak lebih oleh KPU sesuai perundang-undangan.

"Saya rasa sudah tercover, tercovernya adalah potensi pemilih, kemudian ada dua setengah persen yang dipersiapkan atau dilebihkan dari jumlah pemilih, yang ketiga kita mengamati setiap kali pemilu partisipasi rakyat Indonesia antara 65-70 persen. Nah, minat inilah yang merupakan tugas parpol dan pemerintah agar rakyat mau ke TPS untuk memilih. Maka surat suara bisa digunakan oleh calon pemilih yang belum terdaftar asal semuanya jelas dan ada berita acaranya," terangnya.

M Jimi pun menerangkan, jika pihaknya tentu percaya kinerja KPU Bawaslu dalam Pemilu 2019 ini guna mengatasi problema yang muncul.

"Harus kita percaya, kalau kita tidak percaya, kemana lagi kita percaya. Itu lembaga yang kita anggap hari ini kredibel, walaupun begitu kita masih berharap kepada KPU, Bawaslu dan Kemendagri marilah bekerja sama, cari pijakan yang disepakati," katanya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved