Pemda Kapuas Hulu Tunda Sekolahkan ASN, Ini Penyebabnya

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu harus menunda untuk mengelola Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kapuas Hulu

TRIBUPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Bupati Kapuas Hulu AM Nasir 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu harus menunda untuk mengelola Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kapuas Hulu, karena berbagai macam faktor.

Sementara pegawai struktural atau pun fungsional, harus menyandang pendidikan minimal strata satu, seperti pada posisi Sekertaris Kecamatan dan Kepala Sekolah atau yang sekarang disebut Kepala UPT satuan pendidikan.

Namun kebijakan tersebut tidak lagi dilakukan Pemkab Kapuas Hulu, karena akan memberatkan anggaran daerah jika semua pejabat yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan harus ikut tugas belajar.

Baca: Hari Selasa Ini Agenda Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau

"Tahun sebelumnya kita memang memberikan kebijakan tugas belajar, ada yang disekolahkan ke S2. Tapi ini justru menyebabkan kecemburuan sosial khsusunya mereka yang mau mengisi Sekcam dan Kepala UPT," ujar Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, Selasa (23/10/2018).

Bupati menjelaskan, untuk menyekolahkan kembali ASN sangat menyedot anggaran daerah. Sementara untuk sekolah kembali secara pribadi tentu menyita waktu dan dana juga. "Nanti kita berusaha mencari jalan keluarnya, kita perlu kebijakan khusus sebab kita ada banyak posisi sekcam dan kepala UPT yang belum terisi," ucapnya.

Untuk kebijakan khusus tersebut, jelas Nasir akan memperhatikan aturan yang berlaku. Supaya kualisifikasi pendidikan itu bisa terpenuhi secara tepat, serta tidak jadi permasalahan kedepan.

"Kita tahu kalau sekolah lagi itu habis waktu dan biaya, diberikan tugas belajar menyedot anggaran. Nanti kalau memang tidak bermasalah bisa saja kita buat kebijakan pendidikan luar wilayah, jadi dosen dari unversitas terakreditasi itu kita datangkan ke daerah, atau bagaimana caranya yang tepat nantinya," ujarnya.

Namun kata Bupati, permasalahan kualifikasi pendidikan tersebut harus dapat diselesaikan, sebab peran posisi jabatan tersebut berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat. "Jangan sampai hal tersebut berlarut-larut sehingga menjadi permasalahan yang kompleks dan menggangu pelayanan ke masyarakat," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved