Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan ADD di Kubu Raya, Ini Kata Kejari

Sehingga untuk masalah penyalahgunaan DD dan ADD diakuinya pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepala Kejaksaan negeri Mempawah, Antoni Setiawan mengatakan untuk kasus penyalahgunaan Dana Desa dan ADD di Kubu Raya memang belum ada berkas yang masuk.

Hanya saja diakuinya dari pihak kepolisian memang telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

"Kalau untuk berkas yang masuk memang belum ada hanya saja memang ada dua desa di Kubu Raya yang SPDP nya sudah ada dari Polresta Pontianak," ujarnya, Selasa (23/10/2018)

Baca: Inspektorat Kubu Raya Masih Lakukan Audit Permasalahan di Pemerintah Desa

Baca: Rusman Ali Minta Setiap Ponpes di Kubu Raya Jaga Tali Silahturahmi

Ia mengakui untuk masalah penyalahgunaan dana desa dan ADD khususnya Kubu Raya pihaknya tidak bisa terjun langsung dalam penindakan. 

"Kalau menang laporannya terindikasi tangkap tangan baru kita dari kejaksaan bisa turun langsung," tuturnya 

Sehingga untuk masalah penyalahgunaan DD dan ADD diakuinya pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. 

"Jadi mekanismenya memang kita bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk permasalahan anggaran yang dikelola desa," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Nursyam Ibrahim mengakui ada empat desa di Kubu Raya terindikasi tersangkut masalah hukum terkait penyerapan anggaran dana desa.

Hal ini terungkap setelah kedatangan satgas dana desa kemendes beberapa waktu lalu di Kubu Raya.

"Memang dari satgas desa ada empat desa yang terhambat penyerapan anggarannya," ujar Nursyam.

Bahkan menurutnya desa yang tidak mampu menyerap anggaran dana desa ini bisa mencapai 60 desa. Namun pihaknya terus melakukan pendampingan sehingga hanya tersisa empat desa yang masih bermasalah. 

"Mestinya ada 60 desa karena adanya pendampingan dari kita maka 4 desa yang tidak bisa menyerap akibat terindikasi persoalan hukum," katanya.

Namun karena masih berstatus indikasi ia mengatakan belum dapat menyebutkan keempat desa tersebut.

"Ini masih indikasi jadi saya belum bisa sebutkan keempat desa tersebut," ujarnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved