Bupati Rupinus Dorong SKPD Tertib Administrasi Pertanahan

Menurut Rupinus, persoalan tersebut menunjukan bahwa pengguna barang berikut pengurus barang SKPD belum sepenuhnya memahami

Bupati Rupinus Dorong SKPD Tertib Administrasi Pertanahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDI ADE MUSLIADI
Bupati Sekadau, Rupinus 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Bupati Sekadau, Rupinus menuturkan, pendaftaran tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan status hukum kepemilikan tanah. Ia mengatakan, pendaftaran tanah bertujuan menjamin kepastian hukum baik subjek, objek maupun kepastian mengenai status hak atas tanah.

Oleh sebab itu, ia sangat mengapresiasi dilaksanakannya sosialisasi sistem pendaftaran tanah yang digelar di Gedung Kateketik, Jl. Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa (23/10/2018).

Baca: Perbaiki Jalan Kayu Lapis, Pemkab Sekadau Apresiasai PT AAL

Baca: Jaga Perairan Serawai, Kapolsek Pimpin Patroli Perairan Sekaligus Sampaikan Imbauan

Sehingga, terlaksananya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan serta meningkatkan ketatalaksanaan proses kerja yang jelas terkait pensertifikat Pemkab.

“Selain itu, pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan hukum tanah aset. Perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah diwujudkan dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah,” ujarnya.

Terkait hal itu, kata dia, terhadap tanah-tanah yang dikuasai pemerintah atau pemda berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 43 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Rupinus mengatakan, mengamankan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertifikat atas nama Pemda.

“Jumlah aset tanah Pemkab yang sudah terdata dalam KIB A berjumlah kurang lebih 780 persil, diantaranya 263 persil belum bersertifikat dan ada beberapa yang belum atas nama Pemkab Sekadau,” ungkapnya.

Menurut Rupinus, persoalan tersebut menunjukan bahwa pengguna barang berikut pengurus barang SKPD belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikat atas barang milik daerah (BMD) berupa tanah.

“Kegiatan dilaksanakan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus barang pada SKPD terkait pengurusan pensertifikat aset tanah pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sekadau, Yoseph Yustinus mengatakan, pendaftaran aset tanah pemerintah sangat penting. Menurutnya, pengamanan aset berupa tanah milik Pemkab Sekadau dirasa masih belum maksimal.

“Hal ini bisa dilihat dari jumlah aset tanah berjumlah 780 bidang tanah. Namun, yang sudah bersertifikat baru 289 bidang,” bebernya.

Yoseph mengatakan, belum maksimalnya penataan ketatalaksanaan proses kerja yang jelas terkait identifikasi tanah oleh pengurus barang pada masing-masing SKPD.

Bahkan, untuk menciptakan tanggungjawab dalam hal pengamanan aset tanag yakni dalam pengurusan sertifikat aset tanah atas nama pemerintah akan dibuat komitmen bersama.

“Tujuan dilaksanakan kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan dalam pengindentifikasian serta pengurusan sertifikat tanag aset pemerintah serta memahami peraturan perundang-undangan dan sistem pendaftaran tanah,” tukasnya. 

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved