Kader PKS Menangis saat Buka Baju Partai Keadilan Sejahtera, Mundur karena Tak Sejalan
Pengurus dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai, secara berjemaah menyatakan diri mundur.
Sikap DPD PKS Binjai ini menyusul kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahrera (PKS) membekukan kepengurusan DPW Sumut.
Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, (Kabid Humas) DPW PKS Sumut, Juanda Sukma mengatakan Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, Edi Hasan Nasution, menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua umum DPD PKS Tapanuli Selatan.
Baca: Ketua Tim Kampanye Optimistis Prabowo-Sandi Raih 60 Persen Suara di Kalbar
Pengunduran diri ini, kata Juanda, juga diikuti pengurus lainnya baik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
"Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Ikhwani Batubara," katanya, Jumat (19/10/2018).
Ketua DPD PKS Tapsel, Edi Hasan menyatakan jika keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS.
"Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPP yang semena-mena dan tidak mementingkan nasib daerah jelang Pemilu," katanya.
Menurut Edy, hal ini juga sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS.
Ia menduga tindakan tersebut seperti operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu dan tidak menggunakan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut.
Sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut mempertanyakan alasan penggantian jajaran pemimpin di wilayah Sumut oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS.
Baca: Ngaku Syok Ratna Sarumpaet Berbohong, Sandiaga: Pupus Kepercayaan Saya
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, (Kabid Humas) DPW PKS Sumut, Juanda Sukma mengatakan sebagian besar pengurus yang diganti belum mendapatkan alasan yang jelas dari pihak DPP.
"Memang sudah ada pemberitahuan. Hanya saja Pak Hafez dan lainnya mempertanyakan alasan terkait pergantian tersebut. Menurutnya harus ada penjelasan yang lebih mendalam," ujar Hafez kepada tribun-medan.com saat dihubungi, Kamis (18/10/2018).
Juanda menilai tidak tepat jika Pimpinan Pusat mengganti para pengurus DPW PKS Sumut yang diwakili oleh Tifatul Sembiring dengan alasan penyegaran menjelang Pemilihan presiden dan Pemilihan legislatif tahun 2019.
"Era kepemimpinan Pak Havez sudah menjalani kepemimpinan dua periode termasuk pemenangan Pilgub kemarin. Jadi jika ditanyakan tentang kesiapan, justru kepengurusan Pak Hafez yang paling siap," katanya.
Menurut Juanda, gelagat dari DPP tentang bersih-bersih di tubuh PKS Sunatera Utara sudah tercium sejak pendaftaran caleg dari partai tersebut.
Baca: Hanum Rais Terseret Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Gelar Dokter Gigi Jadi Taruhan
"Banyak nama caleg yang diajukan dari dapil Sumut dicoret maupun dipindahkan dapilnya. Namun belum menimbulkan gejolak seperti sekarang ini," katanya.