Ditjen SDPPI Persilakan Lembaga Penyiaran Swasta Isi Kanal Perbatasan

Meski dia pun memahami kendala dari LPS yang terganjal seperti faktor kemampuan ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM) infrastruktur dan lainnya.

Ditjen SDPPI Persilakan Lembaga Penyiaran Swasta Isi Kanal Perbatasan
TRIBUNPONTIANAK/NINA SORAYA
Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemenko, Dwi Handoko, memberikan sambutan saat Focus Group Discussion "Tinjauan Kritis Pemanfaatan Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi", di Hotel Santika Pontianak, Kamis (18/10/2018). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penerimaan siaran milik negeri tetangga lebih baik dan lebih masif di kawasan perbatasan turut menjadi perhatian Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi (Ditjen SDPPI).

Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemenko, Dwi Handoko, mendorong agar Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) bisa mengisi wilayah tersbut. Bila perlu pemerintah daerah ikut mendorong  lembaga penyiaran swasta di daerah perbatasan ini.

Baca: Balmon Pontianak Temukan 20 Kasus Intervensi Frekuensi di Perbatasan

Baca: Audiensi ke Pemkot, POM Harap Ada Pekan Budaye Melayu

"Silakan ajukan jika ada yang ingin membangun lembaga penyiaran swasta radio di daerah (perbatasan). Kanalnya sudah disiapkan tinggal siapa yang mau saja," ungkapnya saat Focus Group Discussion "Tinjauan Kritis Pemanfaatan Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi", di Hotel Santika Pontianak, Kamis (18/10/2018).

Meski dia pun memahami kendala dari LPS yang terganjal seperti faktor kemampuan ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM) infrastruktur dan lainnya.

Menurutnya pemerintah di pusat sudah mendukung untuk keberadaan lembaga penyiaran swasta di wilayah perbatasan.

Baca: Buka Bimtek E-Formasi, Hermanus Sebut Penempatan Pegawai Belum Sepenuhnya Standar Kompetensi

Baca: Klasemen Liga 1 Gojek 2018 Usai Borneo FC Vs PSM Makassar, Persib Bandung Lengser

"Jika sanggup membiayai, silakan membuat radio sendiri. TVRI dan RRI yang masih ada slot, juga bisa digunakan untuk LPS. Istilahnya berbagi," tambahnya.

Di kesempatan tersebut, Dwi menyampaikan Ditjen SDPPI memiliki 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di berbagai daerah di Indonesia. "Jadi Balmon ini secara rutin melakukan monitor dan pelaporan," katanya.

Dia menyampaikan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memang mengatur soal pelanggaran dan sanksi yang bisa dikenakan.

Bahkan tak hanya denda tapi sanksi pidana pun bisa diberikan. Ini berlaku bagi yang menggunakan spektrum frekuensi tanpa izin atau menggunakan, menjual perangkat komunikasi yang ilegal.

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved