Bupati Bekasi Tersangka Proyek Meikarta, Mendagri Instruksikan Gubernur Jabar Tunjuk Pengganti

“Kalau sampai ada kekosongan jabatan selama satu hari, bahkan satu jam nanti kalau ada masalah bagaimana,” imbuhnya.

Kompas.com
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan segera meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera menunjuk pengganti Bupati Bekasi, Neneng Hasanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap proyek Meikarta oleh KPK.

Ia mengatakan pihaknya langsung memberikan arahan kepada Gubernur Jabar tanpa menunggu surat dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar tidak ada kekosongan pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

Baca: KPK OTT 10 Pejabat di Pemkab Bekasi, Begini Respon Bupati Neneng

Baca: Selain Pegawai, Terdapat Juga Masyarakat Yang Kena OTT Dalam Penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010

“Siang ini kami akan sampaikan ke Gubernur Jabar (untuk siapkan pengganti), hari ini biasanya ada surat dari KPK, tapi kan kalau menunggu surat kan lama jadi langsung saja kami sampaikan ke gubernur,” ucapnya saat ditemui di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2018).

“Kalau sampai ada kekosongan jabatan selama satu hari, bahkan satu jam nanti kalau ada masalah bagaimana,” imbuhnya.

Tjahjo sendiri mengaku sedih dengan terus menerus ditangkapnya kepala daerah lantaran kasus korupsi.

Ia menilai banyak usaha sudah dilakukan untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi namun belum berhasil.

“Ya bagaimana, setelah dilantik mereka kami ajak ke KPK bersama istri, berdiskusi, kemudian dengan DPRD, kami ajak ke Lemhanas, Koopsusgab KPK juga sudah diaktifkan hingga daerah tingkat dua, tapi kembali ke integritas yang bersangkutan,” pungkasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Syndoro sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pembangunan megaproyek Meikarta.

Selain itu, KPK juga menetapkan 7 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi itu.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Halaman
12
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved