Ini Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Perokok di KTR

Kemudian meletakan tanda-tanda dilarangnya merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk Utama dan tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca.

Ini Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Perokok di KTR
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Anggota Polisi yang tergabung dalam tim razia KTR dalam menegakan Perda nomor 10 tahun 2010 memasang stiker mengenai KTR dk Kantor Camat Pontianak Kota, Senin (15/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabid Penegak Peraturan Perundangan, Satpol-PP Kota Pontianak, Nazarudin menejelaskan dasar dilakukannya razia terhadap pengawasan Kawasan Tanpa Rokok adalah Perda nomor 10 tahun 2010. Perda itu berisi 12 bab dan 28 pasal.

Baca: Selain Pegawai, Terdapat Juga Masyarakat Yang Terkena OTT Perda KTR

Baca: Camat Pontianak Kota Saroni Meradang Adanya Staf Yang Tertangkap Merokok di Kantor

Tujuan Perda termuat dalam fasal tiga,
A. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain.
B. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
C. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Sementara untuk fasal tujuh mengatur tentang:
1. Pemimpin atau penanggung jawab tempat atau ruangan yamg ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan .
2. Pemimpin atau Ppnanggung jawab tempat atau ruangan wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
3. Tanggung jawab pemimpin adalah, mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.

Kemudian meletakan tanda-tanda dilarangnya merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk Utama dan tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca.

Kemudian untuk ruang lingkup KTR diatur dalam fasal delapan:
- Tempat umum.
- Tempat kerja.
- Tempat ibadah.
- Tempat bermain anak anak.
- Angkutan umum.
- Lingkungan tempat proses belajar mengajar.
- Sarana kesehatan.

Pasal 10 mengatur bahwa pemimpin atau Penanggung jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebaga KTR dilarang.
A. Menyediakan tempat untuk merokok didalam gedung dan menyediakan rokok.
B. Menyediakan asbak di KTR.
C. Mengijinkan atau membiarkan orang merokok di KTR.

Sementara untuk sanksi tertuang dalam fasal 19.
- Sanksi teguran maupun tertulis.
- Apabila ASN kedapatan tiga kali melanggar akan ditipiring dengan denda Rp500 ribu.
- Bagi masyarakt yang kedapatan merokok ditempat KTR langsung didenda Rp50 ribu .

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved