Citizen Reporter

Gelar Aksi di Bundaran Digulis, Gerakan Rakyat Menentang IMF-Bank Dunia

Berikan jaminan perlindungan atas pelaksanaan kegiatan masyarakat sipil dalam rangka merespon pertemuan tahunan IMF-WB

Gelar Aksi di Bundaran Digulis, Gerakan Rakyat Menentang IMF-Bank Dunia
ISTIMEWA
Suasana Aksi Gerakan Rakyat Menentang IMF-Bank di Bundaran Digulis, Kamis (11/10/2018) malam. 

Citizen Reporter

Humas FPR, Kusnanto 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Front Pembela Rakyat (FPR) lakukan aksi Gerakan Rakyat Menentang IMF-Bank Dunia, di Bundaran Digulis Pontianak, Kamis (11/10/2018) malam.

Maksud aksi yang dilakukan ialah menyatakan sikap atas pelarangan kegiatan masyarakat, pelanggaran HAM dan pengancaman Hak Demokratis Rakyat dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB.

Menjelang Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) Bank Dunia (8-14 Oktober), pemerintah Indonesia melalui Institusi Kepolisian telah menerapkan kebijakan yang tidak demokratis.

Institusi Kepolisian telah mengeluarkan pelarangan/pembatasan izin bagi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 1-15 Oktober 2018 di Bali atau selama pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-WB.

Hal ini disampaikan melalui Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Surat Pemberitahuan No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam yang diterbitkan pada 20 September 2018. Kegiatan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk dilarang untuk dilaksanakan selama berlangsungnya Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali.

Baca: Buka Rangkaian HUT Pemkab Landak ke 19, Ini Pesan Wakil Bupati Heriadi

Konferensi Rakyat Global (Peoples Global Conference/PGC) yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 14 Oktober di Auditorium RRI Denpasar telah mendapatkan penolakan dari pihak Polda Bali. Aparat keamanan Polda Bali juga telah menginstruksikan pihak Pimpinan Kantor RRI Denpasar untuk tidak memfasilitasi dan membatalkan pelaksanaan PGC di Auditorium RRI.

Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB yang terdiri dari sekitar 50 organisasi nasional, local, dan internasional menilai bahwa demi melayani pertemuan tahunan IMF-WB, pemerintah Jokowi sebagai tuan rumah pelaksana justru memberangus hak masyarakat atas kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang. Surat pemberitahuan Kapolda Bali telah melanggar Undang-Undang dan sangat bertentangan dengan prinsip penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Di saat yang bersamaan pemerintah Indonesia terus membangun pencitraan yang sangat baik di dunia International sebagai negara yang sangat demokratis.

GRM IMF-WB memandang pentingnya kegiatan masyarakat sipil sebagai bentuk kontrol kritis atas berbagai program dan dampak buruk pembangunan termasuk yang melibatkan IMF-WB. Sejak tahun 1953 IMF-WB sudah menerapkan berbagai skema kebijakan di Indonesia, namun tidak sedikitpun memberikan dampak bagi perbaikan nasib rakyat bahkan penghidupan rakyat semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa WB-IMF berperan strategis dalam mengintensifkan sirkulasi kapital uang melalui skema utang untuk memperkuat ketergantungan berbagai negara dan pembuatan berbagai kebijakan di dalam negeri untuk memastikan akumulasi keuntungan bagi kapitalis monopoli internasional.

Halaman
12
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved