Anggota DPRD Ketapang Yakin Jika Bukan Kali Pertama PT. SRM Bawa Emas Keluar

Sani melanjutkan, kalaupun memang ini baru pertama kali menemukan dan hendak membawa emas dari lokasi untuk dilakukan uji kadar

Anggota DPRD Ketapang Yakin Jika Bukan Kali Pertama PT. SRM Bawa Emas Keluar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Emas batangan yang di tahan oleh pihak Bandara Rahadi Oesman, Ketapang saat akan dibawa oleh TKA asal China, pada Sabtu (06/10) lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Terkait kasus TKA asal China yang kedapatan membawa emas batangan seberat 3,3 Kg di Bandara Rahadi Oesman, Ketapang, milik PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) yang terletak di Dusun Muatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Sabtu (06/10/2018) lalu.

Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani menduga kalau dibawanya emas dari lokasi tambang keluar Ketapang mungkin tak hanya baru ini dilakukan, Jumat (12/10/2018).

Baca: Terkait Emas Batangan 3,3 Kg, Ini Tanggapan PT. Sultan Rafli Mandiri

Baca: TKA Asal Tiongkok Kedapatan Bawa Emas Batangan 3 Kg di Bandara Rahadi Oesman Ketapang

"Bagaimana kita bisa percaya ini pertama kali ditemukan dan membawa emas keluar Ketapang, Mereka katanya sudah masuk kelokasi sejak 7 tahun lalu, apakah bisa kita yakini selama 7 tahun baru kali ini menemukan dan membawa emas keluar Ketapang," ujarnya.

Sani melanjutkan, kalaupun memang ini baru pertama kali menemukan dan hendak membawa emas dari lokasi untuk dilakukan uji kadar ke tempat tertentu, kenapa pihak perusahaan harus membawa emas sebanyak itu. Padahal untuk dilakukan uji kadar bisa saja hanya dengan membawa sampel emas yang didapat.

"Kebetulan ketahuan, kalau tidak ketahuan kita juga tidak tahu apakah benar akan dicek kadar atau akan langsung dijual keluar sebab emas itu adalah mas murni tentunya harganya mahal jika berhasil dijual, tanpa harus membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," lanjutnya.

Lanjutnya, menurut Sani jika dihitung secara kasar harga jual emas batangan murni bisa mencapai milyaran rupiah yang mana jika harus membayar PNBP ke negara maka tentu pihak perusahaan paling tidak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit bisa mencapai ratusan juta, namun jika berhasil dibawa dan dijual tanpa harus membayar PNBP maka tentu perusahaan tidak perlu mengeluar uang.

"Itu yang kita khawatirkan, kalau mau uji kadar bawa saja sampel, kalau dibawa emas sebanyak itu, apakah benar uji kadar atau mau menghindari pembayaran PNBP. Bayangkan kalau kejadian tersebut bukan pertama kali, misalkan sudah terulang kali berapa banyak negara dirugikan," sebutnya.

Untuk itu, Sani berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan setransparan mungkin agar tidak menimbulkan opini negatif ditengah masyarakat. Bahkan jika memang perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai maka harus ada sanksi tegas dari pihak terkait.

"Perusahaan ini sudah beberapa kali terlibat masalah, dulu pertama kali masuk mereka diduga memperkerjakan TKA Ilegal sampai beberapa waktu lalu ada TKA mereka yang dideportasi oleh Imigrasi karena melanggar aturan," tegasnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved