Polemik Jabatan Sekda Versi Sutarmidji dan M Zeet, 4 Poin dari Sutarmidji 7 Poin dari M Zeet

Polemik antara Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, kian meruncing saja.

Polemik Jabatan Sekda Versi Sutarmidji dan M Zeet, 4 Poin dari Sutarmidji 7 Poin dari M Zeet
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Sutarmidji dan M Zeet Hamdy 

Polemik ini juga telah terjadi sejak Bang Midji mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur dan sikap Sekda saat itu memang tidak menginginkan Sutarmidji menang.

Jadi, wajar bilamana Bang Midji tidak percaya akan kinerja Sekda definitif di masa kepemimpinannya. 

Kepercayaan pemimpin pada para pembantunya itu penting karena itu akan berkaitan dengan kredibilitas Gubernur itu sendiri.

Saya dapatkan teori ini dari Buku Credibility: How Leaders Gain and Lose It, Why People Demand It oleh James M Kouzes dan Barry Z Posner yang terbit tahun 2014.

Menurut saya, gubernur bisa saja membiarkan Sekda itu tidak diberi pekerjaan sampai masa enam bulan sejak pelantikannya.

Mungkin pilihan itu akan lebih bijak untuk mengakhiri polemik antara Gubernur dan Sekda saat ini. 

Banyak contoh sudah, tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga pada pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.

Di Kalbar di antaranya pernah terjadi di Kota Singkawang, Kubu Raya, dan Sambas dimana Sekda dapat saja dilangkahi oleh pimpinan daerah.

Sekda Kalbar ini juga dulu pernah menjadi Sekda di Kota Singkawang dimana sahabatnya Awang Ishak menjadi wali kota.

Gubernur, Walikota, atau Bupati dapat mendisposisi tugas-tugas pemerintahan rutin kepada pelaksana teknis lainnya.

Sehingga pada akhirnya peran Sekda tidak berfungsi atau terlangkahi, namun pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Dengan "mengabaikan" peran Sekda, maka gubernur harus berkerja keras untuk mengontrol semua pekerjaan Sekda. Hal ini dapat dilaksanakan pejabat teknis yang juga adalah para pembantu gubernur.

Sekda semestinya paham posisi dan kedudukannya. Ia adalah pembantu Gubernur dan oleh karena itu, sikap Sekda semestinya tidak merasa "di atas gubernur" dan ia semestinya "mengalah" dengan menunjukkan sikap kooperatif. Sekda definitif semestinya dapat mengambil hati gubernur yang pernah dilukainya itu. (*)

Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved