Sejak Januari-Juli 2018, Segini Jumlah Aduan HAM Yang Masuk Ke Komnas HAM Kalbar

Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kalbar, Nelly Yusnita mengatakan sepanjang Januari-Juli 2018

Sejak Januari-Juli 2018, Segini Jumlah Aduan HAM Yang Masuk Ke Komnas HAM Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kalbar, Nelly Yusnita saat diwawancarai usai diskusi bersama awak media dengan tema Peran Komnas HAM di dalam penanganan masalah HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Jalan DA Hadi Nomor 146 Pontianak, Rabu (10/10/2018) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kalbar, Nelly Yusnita mengatakan sepanjang Januari-Juli 2018, setidaknya ada sekitar 43 kasus pengaduan HAM yang masuk ke pihaknya. Mayoritas aduan terkait dengan konflik agraria.

“Kalau dilihat dari dampak masyarakat tentunya cukup luas. Satu kasus yang masuk mewakili satu kelompok tani atau desa,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak usai diskusi bersama awak media dengan tema Peran Komnas HAM di dalam penanganan masalah HAM di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Jalan DA Hadi Nomor 146 Pontianak, Rabu (10/10/2018) sore.

Pola pelanggaran atau konflik agraria yang masuk ke Komnas HAM muai dari penyerobotan lahan, proses pembebasan lahan tidak sesuai prosedur, dampak lingkungan dan lainnya. Sementara itu, jumlah kasus masuk yang ditangani oleh pihaknya pada tahun 2017 sebanyak 61 kasus.

Baca: Giring Nidji Ungkap Kerinduan Pada Almarhum Ayahnya, Unggah Foto Ini Di Instagram

Jika diklasifikasi berdasarkan asal pengadu, Kota Pontianak menjadi yang terbanyak yakni sebanyak 26 kasus pada 2017. Lalu diikuti berturut-turut oleh Kabupaten Kubu Raya 13 kasus, Singkawang 5 kasus, Sintang 3 kasus, Mempawah 3 kasus, Ketapang 3 kasus, Kapuas Hulu 3 kasus, Luar Kalbar 3 kasus, Sekadau 1 kasus dan Bengkayang 1 kasus.

Sementara itu, Sanggau, Sambas, Melawi, Kayong Utara dan Landak nihil kasus.

“Dari 61 kasus itu ada yang sudah selesai dan ada juga yang masih dalam proses berjalan serta dalam pemantauan aktif,” terangnya.

Nelly menimpali hingga kini Komnas HAM RI baru memiliki enam kantor perwakilan di enam provinsi yakni Kalimantan Barat, DI Aceh, Maluku, Papua, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah. Pemiilihan di enam lokasi itu lantaran merupakan daerah potensi konflik dan punya historis masa lalu pernah teradi konflik.

“Kalau di tingkat kabupaten/kota di Kalbar kita tidak ada kantor. Hanya kantor perwakilan di Kalbar. Cakupan wilayah kerja kita memang se-Kalbar. Jadi, kendala geografis bisa berpengaruh terhadap keterbatasan kami untuk menjangkau daerah kabupate/kota,” katanya.

Komnas HAM, kata dia, berusaha menyelesaikan kasus tidak lagi secara kasus per kasus. Hal ini berkaca dari sebelumnya. Misalnya konflik agraria, penanganan kasus per kasus yang sudah dilakukan polanya kembali berulang di tahun-tahun selanjutnya.

“Jadi, sekarang kita dorong ada suatu komitmen bersama dari pemerintah melalui regulasi yang bisa mencegah tidak terulang lagi,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya sedang lakukan pemantauan situasi HAM terkait sektor perkebunan. Pihaknya punya data terkait aduan sektor perkebunan seperti konflik masyarakat dengan usaha sektor perkebunan.

“Data itu kita suarakan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil itu yang akan kita analisis sehingga ada rekomendasi yang akan dikeluarkan. Misalnya untuk pemda, di tingkat daerah untuk implementasi apakah sudah ada regulasi yang mengatur secara teknis semisal Perda, Perwako atau Pergub untuk menghilangkan potensi pelanggaran HAM di Kalbar,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved