Polemik Dengan M Zeet, Sutarmidji Tanggapi Santai Surat KASN

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menegaskan bahwa ia tak pernah pernah mencopot MZ Hamdy Assovy sebagai Sekda Kalbar

Penulis: Syahroni | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Turunnya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara bernomor B-2205/KASN/10/2018, bersifat biasa dan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2018 yang isinya meminta Gubernur Kalbar, meninjau kembali terkait pengangkatan Plh Sekda Kalbar, ditanggapi santai oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

Saat diwawancarai Tribun Pontianak, Midji menuturkan bahwa surat dari KASN tersebut meminta ia meninjau kembali pengangkatan Plh Sekda, namun ia mempunyai alasan kuat mempertahankan kebijakannya itu.

Baca: DPRD Kalbar : Gubernur Harus Jalankan Perintah Surat KASN

Baca: M Zeet Tak Bisa Diganti, Ini Penjelasan Dari Surat Komisi ASN

"Isi surat saya yang diajukan dulukan terkait pengusulan pemberhentian Sekda dan surat jawaban dari KASN itu lain. Nah yang jelas begini, mereka meminta saya meninjau kembali untuk pengangkatan Plh, meninjau kembalikan tidak menyuruh membatalkan,"ucap Midji, Rabu (10/10/2018).

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menegaskan bahwa ia tak pernah pernah mencopot MZ Hamdy Assovy sebagai Sekda Kalbar, dan ia juga tak pernah memberhentikannya.

"Cobe liat ade tidak surat pencopotan dan pemberhentian die ( M Zeet Hamdy Assovie), yang mana suratnya, tolong tunjukan. Saya hanya mengusulkan pemberhentian dia kepresiden, dan yang memberhentikan dia tentunya presiden nanti," tegasnya.

Tak pernah sepucuk suratpun yang dikeluarkannya terkait pemberhentian Sekda dan surat yang pernah dilayangkannya hanya pengusulan pemberhentian, karena berkaitan dengan wewenang memberhentikan itu sendiri.

"Saye tak pernah memberhentikan die, kalau saye memberhentikan die dan mencopot dia tanyakan sama die suratnye mane," ucapnya menggunakan bahasa Melayu Pontianak.

Kala itu ia hanya mengusulkan dan ia pertegas bahwa telah diusulkan terkait pemberhentian Sekda tersebut, karena alasan M Zeet Hamdy Assovie  tak masuk kerja.

"Saye kan harus tunjuk Plh. Saye berprinsif pasa pasal 117 ayat 2 harus dipenuhi dan beberapa syarat itu harus terpenuhi. Kalau die mau memperpanjang jabatannya die harus memenuhi syarat tersebut," ucapnya.

Midji membacakan terkait undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 117 ayat 2 tidak dipenuhi MZ sebagai Selda dan dia tidak pernah dievaluasi kinerjanya.

Dalam Pasal 117 ayat 2 tersebut jelas tertulis jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina dan berkoordinasi dengan KASN.

Beberapa komponen didalam Pasal 117 ayat 2 itulah yang disebutkannya tak dipenuhi oleh M Zeet Hamdy Assovie selaku Sekda Kalbar.

"Saye silakan saja die masuk sebagai Sekda, tapi surat yang diparaf die, saya tidak akan berani tandatangan. Saya menganggap jabatan dia itu tidak memenuhi syarat," ujarnya.

KASN disebutnya mengatakan kalau ia tidak boleh memberhentikan dan memang ia tidak pernah memberhentikannya. Midji beralasan hanya mengusulkan pada presiden.

"Tapi die menganggap kalau surat saye itu memberhentikan die, mencopot die mana suratnya tidak adakan. Kalau saya menunjuk Plh, karena dia ( M Zeet Hamdy Assovie) tidak masok-masok kantor. Dia ke Jakarta tidak izin, kemane, suke-suke die ja," ucapnya.

Sekarang ia meminta pihak M Zeet Hamdy Assovie untuk menunjukkan surat pemberhentian yang dikeluarkannya.

"Tanya mereke, kalau ade surat pemberhentian mane, tunjukan, nomor berape dan kapan itu dikeluarkan," kata Midji.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved