BI Tekanan Harga Provinsi Kalbar September 2018 Terkendali
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalbar merilis tekanan harga Provinsi Kalimantan Barat pada September 2018 tetap terkendali.
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Madrosid
Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalbar merilis tekanan harga Provinsi Kalimantan Barat pada September 2018 tetap terkendali.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Barat pada September 2018 mengalami deflasi sebesar -0,23% (month to month/mtm).
Secara bulanan, deflasi ini lebih dalam dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar -0,18% (mtm). Asisten Direktur KPw Bank Indonesia, Adhinanto Cahyono mengatakan berdasarkan kota sampel inflasi, deflasi Provinsi Kalbar didorong oleh Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang masing-masing mengalami deflasi sebesar -0,27% dan -0,01%.
Sementara itu, secara tahunan IHK Provinsi Kalbar mengalami inflasi sebesar 2,91% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy). Deflasi IHK Provinsi Kalbar pada September 2018 terutama didorong oleh penurunan harga daging ayam ras, udang basah, tarif angkutan udara, sotong, dan cabai rawit.
Baca: Cerita Mutiara, Mengumpulkan Hikmah yang Terserak di Negeri Panser
Harga daging ayam ras mengalami penurunan setelah beberapa bulan terakhir menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Penurunan harga udang basah, sotong, dan cabai rawit dikarenakan pasokan yang cukup. Adapun penurunan tarif angkutan udara terjadi pasca berlalunya momen hari besar keagamaan nasional.
Di sisi lain, kenaikan upah pembantu rumah tangga, harga kangkung, buncis, sawi hijau, dan wortel menahan terjadinya deflasi lebih dalam. Ke depan kata Adhinanto terdapat beberapa risiko inflasi yang tetap perlu menjadi perhatian.
"Pertama peningkatan harga minyak dunia, anomali cuaca, kebakaran lahan, dan bencana asap, serta penyesuaian batas bawah tiket angkutan udara. Dalam rangka pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar akan terus memperkuat koordinasi kebijakan," ujarnya.